JAKARTA, INSERTRAKYAT.com – Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menegaskan 11 kawasan transmigrasi di Sulawesi Tenggara membutuhkan sinergi antarkementerian untuk mempercepat pembangunan. Jumat (10/7).
Sebelumnya Wamen Viva Yoga telah menerima audiensi Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo di Gedung Makarti, Kompleks Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta, Selasa (8/7/2026).
Pertemuan itu membahas perkembangan kawasan transmigrasi di Konawe Selatan yang berperan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi daerah, namun masih menghadapi berbagai persoalan infrastruktur.
Irham mengatakan program transmigrasi telah berlangsung di Konawe Selatan sejak 1968 dan memberi dampak besar terhadap pembangunan daerah.
“Sebelum Saya lahir sudah ada program transmigrasi di Konawe Selatan,” ujar Irham.
Ia mengatakan kawasan transmigrasi menyumbang lebih dari 50 persen produk domestik regional bruto (PDRB) sektor pertanian. Sebanyak 55 persen sektor ekonomi di Konawe Selatan bergerak di bidang pertanian.
Dari 25 kecamatan di Konawe Selatan, 15 kecamatan memiliki kawasan transmigrasi. Kondisi itu melandasi visi pemerintah daerah mewujudkan kawasan UPT Transmigrasi di Kabupaten Konawe Selatan sebagai pusat ekonomi mandiri yang terintegrasi dengan pembangunan daerah.
“Konawe Selatan selama ini yang memasok kebutuhan pangan Kota Kendari,” ujarnya.
Meski menjadi penopang kebutuhan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan transmigrasi masih menghadapi berbagai kendala. Jalan antardesa belum seluruhnya beraspal, kondisi sekolah memprihatinkan, pasar belum layak, serta infrastruktur jembatan dan sarana air bersih masih membutuhkan perhatian.
Irham meminta dukungan Kementerian Transmigrasi untuk memperkuat pembangunan kawasan transmigrasi sehingga kontribusinya terhadap pembangunan daerah semakin optimal.
Menanggapi hal itu, Viva Yoga menegaskan Kementerian Transmigrasi menjadi garda terdepan dalam pembangunan kawasan transmigrasi.
“Dalam pembangunan kawasan transmigrasi, Kementrans yang terdepan,” katanya.
Viva Yoga mengatakan 11 kawasan transmigrasi di Sulawesi Tenggara tersebar di Kabupaten Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Konawe, Kolaka, Kolaka Timur, Buton, Buton Utara, dan Buton Tengah.
“Di Konawe Selatan kawasan transmigrasi ada di Kolono dan Tinanggea,” ujarnya.
Ia memuji kawasan transmigrasi yang mampu menjadi penopang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.
“Di berbagai kabupaten dan provinsi lainnya, kawasan transmigrasi juga sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi dan sentra tanaman pangan,” ujarnya.
Viva Yoga mengatakan penyelesaian sertifikasi lahan masih menjadi tantangan di Konawe Selatan. Dari target 1.588 bidang menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM), baru 708 bidang yang terealisasi.
“Sisanya, 880 lahan, segera Kita tuntaskan,” tegasnya.
Menurut Viva Yoga, pembangunan kawasan transmigrasi tidak dapat dilakukan Kementerian Transmigrasi sendiri. Sinergi dengan kementerian, lembaga negara, BUMN, dan perusahaan swasta diperlukan untuk mempercepat pembangunan.
“Dalam sertipikati lahan Kementrans harus bersinergi dengan Kementerian ATR/BPN,” ujarnya.
Ia mengatakan pembangunan jalan, jembatan, dan rehabilitasi sekolah membutuhkan kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
“Kita juga tengah merealisasikan program bersama dengan Kemendikdasmen terkait rehabilitasi sekolah di kawasan transmigrasi,” tuturnya.
“Rehabilitasi sekolah di Konawe Selatan bisa Kita masukan dalam program ini,” tambahnya.
Viva Yoga mengatakan Kementerian Transmigrasi akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendukung pembangunan infrastruktur kawasan transmigrasi.
“Kita kerap berkoordinasi dengan kementerian ini untuk membangun infrastruktur kawasan transmigrasi,” ujarnya.
Ia berharap sinergi antarkementerian dapat mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi dan meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan daerah pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
(david/zam).
