JAKARTA, INSERTRAKYAT.com – Krisis energi global akibat konflik Timur Tengah mendorong Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan transformasi sistem transportasi nasional berbasis angkutan umum. Kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga mobilitas masyarakat di tengah ancaman kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
MTI menilai berbagai jenis angkutan perlu dimaksimalkan, mulai dari transportasi umum reguler hingga kendaraan institusi. Langkah ini dianggap sebagai solusi efisiensi energi sekaligus menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan.
Ketua Umum MTI Haris Muhammadun menyebut seluruh moda transportasi bisa dioptimalkan. Termasuk angkutan pariwisata, kendaraan sewa, hingga kendaraan operasional institusi negara seperti TNI dan Polri.
“Semua bisa dimanfaatkan untuk mengakomodasi pergerakan masyarakat demi efisiensi energi,” ujar Haris dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.
Data menunjukkan harga minyak dunia sempat menembus 100 dolar AS per barel. Kondisi ini berpotensi mendorong kenaikan harga BBM dan berdampak langsung pada biaya transportasi serta inflasi nasional.
MTI juga mengusulkan insentif konkret, seperti penggratisan tarif angkutan umum di kota besar. Selain itu, kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara dinilai perlu dikombinasikan dengan dukungan transportasi publik.
Sekretaris Jenderal MTI Aditya Dwi Laksana menilai langkah pemerintah saat ini masih bersifat jangka pendek. Ia menyebut kebijakan tersebut belum menyentuh perbaikan sistem transportasi secara menyeluruh.
Dampak krisis energi diperkirakan akan menekan daya beli masyarakat. Kenaikan biaya transportasi berpotensi meningkatkan harga barang dan jasa karena distribusi ikut terdampak.
Di sisi lain, beberapa negara telah menerapkan kebijakan serupa. Australia dan Pakistan, misalnya, menggratiskan angkutan umum untuk mengurangi konsumsi BBM dan mencegah kepanikan pasar.
MTI menilai Indonesia dapat menerapkan kebijakan serupa, terutama di kota besar seperti Jakarta yang memiliki jaringan transportasi publik cukup memadai. Perhitungan menunjukkan subsidi angkutan umum dalam jangka pendek masih tergolong terjangkau.
Untuk daerah yang belum memiliki angkutan umum, MTI mengusulkan pemanfaatan dana desa. Program seperti Koperasi Desa Merah Putih dapat dikombinasikan dengan penyediaan transportasi publik di wilayah pedesaan.
Strategi berbasis wilayah juga dinilai penting. Kota besar difokuskan pada optimalisasi transportasi publik, sementara daerah 3T dapat mengembangkan kendaraan listrik ringan.
Hingga berita ini diturunkan, pemerintah masih mengkaji berbagai opsi kebijakan untuk merespons krisis energi global dan menjaga stabilitas sektor transportasi nasional.
Jurnalis : Romi Editor: S. Hadi (Follow berita Insert Rakyat di whatsapp channel
