Oleh Muhammad Subhan
KEPALA Perpustakaan Nasional RI, Prof. Dr. H. E. Aminudin Aziz, M.A., Ph.D., menyampaikan kegelisahannya dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Kamis (16/7/2026). Rapat tersebut membeberkan fakta pahit yang turut disorot oleh berbagai media nasional seperti Kompas.com, yakni penurunan drastis anggaran Perpustakaan Nasional tahun 2026 dari Rp721 miliar menjadi Rp377,9 miliar. Ironisnya, di tengah pemangkasan itu, Kementerian Keuangan juga masih memblokir anggaran sebesar Rp132 miliar.
Bagi sebagian orang, angka-angka itu mungkin sekadar data dalam dokumen anggaran negara. Namun, bagi pegiat literasi, pustakawan, guru, pengelola taman bacaan masyarakat (TBM), hingga masyarakat yang selama ini menikmati berbagai program Perpusnas, angka itu berarti sesuatu yang jauh lebih besar. Ada program yang terhenti. Ada harapan yang tertunda.
Salah satu dampak paling nyata, seperti dikatakan Kepala Perpusnas, adalah berhentinya program bantuan buku ke berbagai daerah. Pada 2024 dan 2025, Perpusnas menyalurkan seribu buku di setiap titik sasaran, mulai dari desa, TBM, perpustakaan komunitas, lembaga pemasyarakatan, hingga puskesmas. Program yang telah terbukti mendapat sambutan baik ini membuat buku-buku dibaca, dimanfaatkan, dan menjadi sumber belajar baru bagi masyarakat.
Tahun ini, karena anggaran tak tersedia lagi, program bagus itu tidak dapat dilanjutkan. Hal ini memicu pertanyaan mengenai komitmen keberlanjutan program yang telah berhasil menstimulus minat baca di tingkat akar rumput.
Bukan hanya distribusi buku yang terdampak. Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk pembangunan dan renovasi gedung perpustakaan, pengadaan perlengkapan, furnitur, hingga fasilitas teknologi informasi juga ikut terhenti. Padahal, di banyak daerah, perpustakaan masih membutuhkan ruang yang layak, koleksi yang memadai, dan fasilitas digital yang mampu menarik masyarakat untuk datang dan membaca.
Harus diakui, persoalan literasi di Indonesia memang tidak pernah sesederhana soal anggaran. Minat baca dipengaruhi banyak faktor, seperti kualitas pendidikan, kondisi keluarga, budaya membaca di rumah, akses terhadap bahan bacaan, hingga perkembangan teknologi digital yang mengubah kebiasaan masyarakat. Namun, di sisi lain, tidak mungkin pula mengabaikan fakta bahwa program literasi nasional memerlukan dukungan pembiayaan yang memadai dan stabil agar dapat berjalan secara konsisten, bukan sekadar program musiman yang mudah dipangkas saat efisiensi.
Literasi bukan pekerjaan yang selesai dalam satu atau dua tahun. Gerakan ini memerlukan kesinambungan. Ketika sebuah program intervensi berhenti di tengah jalan, dampaknya bukan hanya hilangnya kegiatan pada tahun berjalan, tapi juga terputusnya proses membangun kebiasaan membaca yang selama ini mulai tumbuh di masyarakat. Biaya sosial akibat hilangnya momentum ini jauh lebih mahal daripada nilai anggaran yang dipangkas.
Setahun terakhir, gaung gerakan literasi sebenarnya mulai terasa meredup. Seminar, pelatihan, bantuan buku, hingga berbagai program penguatan perpustakaan tidak lagi seramai beberapa tahun sebelumnya. Di tingkat akar rumput, banyak komunitas literasi bertahan dengan kemampuan seadanya. Sebagian masih hidup berkat semangat militan para relawan, sebagian lagi berjalan terseok-seok karena keterbatasan koleksi dan biaya operasional. Tidak sedikit yang akhirnya terpaksa berhenti berkegiatan.
Kondisi ini tentu tidak sepenuhnya disebabkan oleh penurunan anggaran Perpusnas. Daerah dan sektor swasta juga memiliki tanggung jawab moral. Namun, sulit pula menampik bahwa dukungan stimulus dari pemerintah pusat selama ini menjadi salah satu penggerak penting yang menjaga denyut gerakan literasi di berbagai daerah. Ketika dukungan pusat melemah, ekosistem lokal paling bawah yang sudah rentan menjadi semakin miris dan ambruk.
Padahal, Indonesia masih menghadapi pekerjaan besar dalam meningkatkan kemampuan literasi masyarakat. Berbagai hasil asesmen nasional maupun internasional selama beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kemampuan memahami bacaan masih menjadi tantangan serius. Persoalan ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui ruang kelas formal. Kehadiran perpustakaan, TBM, komunitas literasi, dan ruang-ruang belajar mandiri di tengah masyarakat menjadi mitra pelengkap yang sama pentingnya.
Di banyak desa, perpustakaan bukan sekadar tempat meminjam buku. Perpustakaan-perpustakaan telah bertransformasi menjadi ruang budaya dan belajar bersama, tempat anak-anak membaca setelah pulang sekolah, lokasi pelatihan keterampilan, bahkan menjadi ruang inklusi sosial bagi masyarakat. Ketika koleksi buku bertambah, kegiatan tumbuh. Ketika fasilitas membaik, pengunjung datang. Sebaliknya, ketika dukungan dasar terhenti, perlahan aktivitas ikut meredup.
Oleh sebab itu, yang dipertaruhkan sesungguhnya bukan hanya jumlah buku yang gagal dikirim atau gedung perpustakaan yang batal direnovasi, tapi lebih urgen adalah keberlanjutan investasi bangsa dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Literasi merupakan fondasi utama bagi lahirnya masyarakat yang kritis, produktif, dan mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman.
Di tengah berbagai agenda besar pembangunan fisik nasional, perhatian terhadap literasi seharusnya tidak dipandang sebagai beban anggaran semata. Belanja negara untuk literasi bukanlah instrumen konsumtif, melainkan investasi modal manusia (human capital investment) jangka panjang yang hasilnya mungkin tidak langsung terlihat hari ini, tapi sangat menentukan kualitas daya saing bangsa pada masa depan.
Tentu pemerintah memiliki berbagai pertimbangan makro dalam menyusun prioritas anggaran. Di tengah tekanan fiskal dan banyaknya kebutuhan pembangunan infrastruktur serta program strategis lainnya, penyesuaian atau efisiensi anggaran merupakan bagian dari kebijakan yang logis diambil. Namun, justru karena sumber daya fiskal tersebut terbatas, alokasi bagi sektor fundamental yang berdampak luas terhadap kualitas manusia perlu tetap dijaga ketat agar tidak kehilangan daya ungkitnya. Penghematan pada sektor pembentukan karakter bangsa justru berisiko menciptakan biaya pemulihan yang lebih besar di masa depan.
Literasi tidak akan tumbuh hanya dengan slogan atau kampanye media sosial. Literasi membutuhkan buku fisik maupun digital yang dapat dijangkau masyarakat, perpustakaan yang hidup, pustakawan yang bergerak, komunitas yang terus menyala, serta kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan taktis.
Pertanyaan yang patut kita renungkan bukanlah sekadar mengapa anggaran Perpusnas dipangkas dalam APBN. Pertanyaan yang lebih mendasar dan menuntut jawaban nyata ialah, “benarkah kita masih menempatkan literasi sebagai arus utama prioritas pembangunan bangsa?”
Jika jawabannya ya, maka keberpihakan pada literasi menuntut pembuktian yang lebih konkret daripada sekadar retorika di podium. Kebijakan negara harus hadir secara utuh melalui pembiayaan yang strategis dan komitmen politik yang melampaui masa jabatan.
Alasan di baliknya sangat mendasar. Ketika anggaran dipangkas di pusat, dampaknya langsung memadamkan pelita di daerah. Padahal, dari balik meja-meja kayu lapuk di taman bacaan pelosok—yang jalannya mungkin tak pernah dilewati rombongan mobil dinas itu—kualitas manusia yang akan memimpin bangsa ini kelak sedang dipertaruhkan. []
Muhammad Subhan, penulis, pegiat literasi, founder Sekolah Menulis elipsis
Penulis: Muhammad Subhan
Editor: Supriadi Buraerah
