MAGELANG, INSERTRAKYAT.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ikut mengawal transformasi birokrasi di daerah saat memberikan paparan dalam Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah Ketua DPRD Seluruh Indonesia di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Kamis (16/4/2026).
Arahan tersebut disampaikan di hadapan para pimpinan DPRD seluruh Indonesia dalam forum pembekalan yang membahas arah penguatan tata kelola pemerintahan daerah. Ia menilai birokrasi masih menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan perubahan kebijakan dan kebutuhan publik yang terus bergerak.
Bima Arya menyebut birokrasi tetap berjalan meski kepala daerah berganti. Kondisi ini membuat kualitas birokrasi menjadi faktor penentu dalam keberlanjutan program pembangunan di daerah.
“Pimpinan yang terpilih dan ditunjuk datang dan pergi, tapi birokrasi tetap di situ,” ujarnya di Magelang.
Untuk menjawab kondisi tersebut, pemerintah memperkenalkan pendekatan statecraft dalam pengelolaan pemerintahan. Pendekatan ini mendorong aparatur bekerja lebih cepat, terukur, dan mampu membaca perubahan yang terjadi di lapangan.
Dalam kesempatan itu, Bima juga meminta DPRD ikut memastikan program prioritas pemerintah pusat berjalan sesuai rencana di daerah. Ia menyebut hasil program akan terlihat dari dampaknya di lapangan, bukan hanya dari laporan administrasi.
Ia menambahkan, program prioritas Presiden Prabowo Subianto perlu memberikan dampak langsung bagi masyarakat, termasuk pergerakan ekonomi daerah, pembukaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan warga.
Bima Arya menegaskan DPRD memiliki posisi yang langsung bersentuhan dengan proses kebijakan daerah. Melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPRD disebut memiliki ruang besar untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai arah pembangunan.
“DPRD adalah institusi kunci… palunya ada di Bapak-Ibu,” tegasnya.
Ia juga meminta DPRD aktif mengikuti jalannya program pemerintah di daerah, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan, agar hasilnya benar-benar sampai ke masyarakat.
Pendekatan ini diharapkan membuat birokrasi daerah lebih terbuka, cepat merespons kebutuhan warga, dan tidak terjebak pada pola kerja yang lambat.
Hingga berita ini diturunkan, informasi masih berkembang terkait tindak lanjut penguatan peran DPRD dalam mendukung transformasi birokrasi di berbagai daerah.
Jurnalis: Agy (Follow berita Insert Rakyat di whatsapp channel
