- Presiden Prabowo menunjuk Mendagri Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas percepatan rehabilitasi pascabencana
- Total 52 kabupaten/kota terdampak di Aceh, Sumut, dan Sumbar
- Pertemuan melibatkan Menko PMK, Menteri PU, dan Sekretaris Kabinet
- Hampir seluruh jalan nasional kembali terhubung
- Pendataan rumah rusak dipercepat untuk penyaluran bantuan
- Dua posko nasional dibentuk di Jakarta dan Banda Aceh
PERTANYAAN tidak muncul dengan suara keras, justru hadir secara pelan, lalu membesar, hingga menarik perhatian publik. “Apa yang sebenarnya dibahas Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya?, pada pertemuan baru – baru ini.
Realita itu memantik rasa penasaran masyarakat. Apalagi pertemuan tersebut melibatkan pejabat strategis Kabinet Merah Putih dan sosok diri yang acap kali baper saat mendapati sorotan masyarakat, dia adalah Teddy.
Dalam sistem demokrasi, rasa ingin tahu publik bukan hal berlebihan, melainkan penanda hubungan langsung antara masyarakat dan pemerintah yang selama ini langgeng dalam bingkai Demokrasi.
Ketika masyarakat bertanya, negara dituntut memberi jawaban secara utuh.Penasaran publik lahir dari konteks yang jelas. Indonesia masih berada dalam agenda proritas, pemulihan pasca bencana.
Beberapa wilayah di Sumatra menghadapi dampak serius. Banjir, longsor, dan kerusakan infrastruktur mengubah kehidupan Masyarakat.
Meskipun sejauh ini, dalam data laporan pemerintah, tidak ada kambing hitam yang mati dalam peristiwa bencana November 2025 lalu.
Namun, di tengah situasi itu, masyarakat menaruh harapan besar. Mereka menunggu kehadiran negara untuk mengelus – ngelus luka yang dialami di sana. Kebijakan dan program yang menyentuh langsung masyarakat adalah wujud kepedulian negara. Mendagri Muhammad Tito Karnavian pernah berkata seperti itu, saat dirinya menemui langsung ribuan warga di Provinsi Aceh pada Desember lalu.
Program reguler maupun skala prioritas nasional menjadi harapan. Terutama bagi warga terdampak yang ingin segera bangkit. Karena itu, setiap pertemuan pejabat negara menarik perhatian. Publik ingin tahu arah kebijakan yang sedang disiapkan.
Jawaban atas pertanyaan tersebut akhirnya muncul, melalui rilis resmi. Tepat pada Jumat, 9 Januari 2026, Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, melalui Kapuspen, Benni Irwan menyampaikan keterangan kepada publik di Jakarta.
Pertemuan tersebut setelah, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menugaskan Mendagri Tito Karnavian sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana. Wilayah tugasnya mencakup Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penugasan tersebut menjadikan elemen Negara bekerja tanpa kenal lelah dalam pemulihan pasca tanggap darurat.
Pertemuan lintas kementerian digelar di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (8/1/2026). Agenda disusun padat dan fokus.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno hadir. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo ikut serta. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memastikan sinkronisasi kebijakan.
Wakil Ketua Satgas Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon membawa pengalaman lapangan. Seluruh unsur strategis duduk dalam satu meja. Diskusi berlangsung langsung pada inti persoalan. “Intinya kita membaca data dan memetakan situasi saat ini,” ujar Mendagri Tito. Ia menjelaskan bahwa kondisi setiap daerah tidak sama.
“Sebagian wilayah telah menyelesaikan masa tanggap darurat. Sebagian lainnya masih membutuhkan perpanjangan hingga 15 hari ke depan,” kata Tito memaparkan data awal. Menurut nya Sebanyak 52 kabupaten dan kota terdampak bencana di tiga provinsi.
Sejak awal bencana, pemerintah pusat dan daerah bergerak bersama. Mobilisasi dilakukan secara besar-besaran. Akses jalan dibuka kembali. Jembatan diperbaiki. Layanan kesehatan disiagakan. Kebutuhan dasar masyarakat dipenuhi. Namun fase darurat hanyalah langkah awal. Sebab, pemulihan membutuhkan perencanaan matang. Keputusan yang keliru bisa berdampak panjang.
Dari hasil konsolidasi dan pemantauan lapangan, kemajuan mulai terlihat.
Sebagian besar daerah menunjukkan tanda pemulihan signifikan. Roda pemerintahan daerah kembali berjalan. Konektivitas jalan utama pulih. Layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan juga mulai kembali berfungsi. Aktivitas ekonomi masyarakat pun perlahan bergerak signifikan.
Namun pemulihan belum sepenuhnya merata. Masih ada wilayah yang membutuhkan perhatian khusus. Di Provinsi Aceh, dari 18 kabupaten dan kota terdampak, 11 daerah dinyatakan berangsur normal. Sementara tujuh lainnya masih menjadi fokus penanganan lanjutan. Kondisi serupa terjadi di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Mayoritas wilayah pulih, tetapi sebagian masih rentan.
Dalam setiap bencana, infrastruktur memegang peran penting. Tanpa jalan, bantuan terhambat. Padahal Pemerintah idealnya memastikan pemulihan jaringan jalan nasional, provinsi, hingga kabupaten dan kota. Hampir seluruh ruas jalan nasional di tiga provinsi telah kembali terhubung.
Sementara itu, perbaikan jalan non-nasional terus berjalan bertahap. Kementerian PU bekerja bersama TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Kolaborasi lintas sektor ini mempercepat proses pemulihan. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
Selain infrastruktur, persoalan hunian menjadi perhatian utama. Banyak rumah mengalami kerusakan akibat bencana. Data pemerintah mencatat pada awal pekan Minggu ke dua Januari sebanyak 600 Hunian Sementara (Huntara) telah diserahkan kepada Masyarakat. Penyerahan ini dihadiri oleh Wamendagri Bima Arya, di Aceh Tamiang.
Selanjutnya, pemerintah mempercepat pendataan dan validasi rumah rusak.
Langkah ini penting agar bantuan tepat sasaran. Tito berharap percepatan pendataan mengurangi jumlah pengungsi. Warga diharapkan segera keluar dari tenda darurat. Bagi masyarakat terdampak, kembali ke rumah berarti memulai ulang kehidupan. Meski belum sempurna, rasa aman menjadi fondasi pemulihan.
Untuk mempercepat pemulihan di lapangan, Tito mengusulkan penambahan personel. TNI, Polri, ASN, serta mahasiswa sekolah kedinasan dilibatkan. Mereka membantu pembersihan lingkungan. Merapikan kantor pemerintahan dan fasilitas umum.
Pemerintah juga membentuk dua posko utama pemulihan bencana. Satu di Jakarta dan satu di Banda Aceh. Kedua posko berfungsi sebagai pusat koordinasi, pengendalian, dan informasi.
Tim bekerja penuh selama 24 jam. “Posko ini menampung informasi dari kementerian dan daerah,” ujar Tito.
Sistem ini dirancang untuk respons cepat.
Kini, pertemuan yang semula memunculkan tanda tanya mulai terang.
Agenda tersebut bukan rahasia. Bukan pula pertemuan simbolik. Melainkan awal kerja besar negara. Dan Publik yang semula bertanya kini melihat arahnya. Negara bergerak, dan hasilnya mulai membawa dampak positif bagi masyarakat.
