DAVOS, INSERTRAKYAT.com — Di tengah gegap gempita dunia membicarakan kecerdasan buatan dan lompatan teknologi global, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid justru menyampaikan peringatan keras. Menurutnya, transformasi digital tidak otomatis membawa kesejahteraan. Sebaliknya, tanpa kebijakan keterampilan yang inklusif, kemajuan teknologi berisiko memperlebar ketimpangan sosial.
Peringatan tersebut disampaikan Meutya Hafid dalam sesi Jobs Crisis or Jobs Opportunity? Skills for Indonesia’s 2030 Workforce di Indonesia Pavilion, World Economic Forum (WEF) 2026, Davos, Swiss, Selasa (20/1/2026). Forum ini menjadi ruang diskusi strategis soal masa depan dunia kerja di tengah disrupsi digital yang kian agresif.
Menurut Meutya, tantangan utama dunia kerja saat ini bukan semata hilangnya lapangan pekerjaan, melainkan kesenjangan keterampilan antara tenaga kerja dan kebutuhan ekonomi masa depan. Transformasi digital, kata dia, akan menjadi masalah serius jika negara gagal menyiapkan sumber daya manusia secara merata.
“Pekerjaan tidak benar-benar hilang. Yang berubah adalah keterampilan,” ujar Meutya. Karena itu, lanjutnya, tanpa intervensi kebijakan yang tepat, teknologi justru berpotensi meninggalkan jutaan orang di belakang.
Lebih lanjut, Meutya mengutip Future of Jobs Report World Economic Forum yang memproyeksikan terciptanya sekitar 170 juta pekerjaan baru secara global hingga 2030, meskipun sekitar 92 juta peran lama akan tergeser. Kondisi ini, menurutnya, menuntut agenda reskilling dan upskilling dalam skala besar agar peluang kerja baru tidak hanya dinikmati kelompok tertentu.
Di sisi lain, Indonesia dinilai memiliki modal besar untuk memanfaatkan transformasi digital. Dengan lebih dari 230 juta pengguna internet dan dominasi populasi usia muda, Indonesia berpeluang menjadi pemain utama dalam ekonomi digital global.
Namun demikian, Meutya menegaskan bahwa potensi tersebut hanya akan menjadi angka statistik jika investasi keterampilan tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Tanpa pemerataan akses, transformasi digital justru berisiko memperkuat ketimpangan sosial yang sudah ada.
“Generasi muda, perempuan, pekerja sektor informal, serta kelompok dengan akses terbatas harus menjadi bagian utama agenda keterampilan nasional,” tegas Meutya. Ia menekankan bahwa inklusi bukan tambahan kebijakan, melainkan syarat mutlak agar transformasi digital menghasilkan keadilan sosial.
Sejalan dengan itu, Menkomdigi menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia memprioritaskan pengembangan keterampilan digital, pembelajaran sepanjang hayat, serta kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif terhadap perubahan teknologi. Pendekatan ini diarahkan untuk memastikan kemajuan digital mampu meningkatkan mobilitas sosial dan daya saing nasional.
Tak hanya soal teknologi, Meutya juga menyoroti pentingnya penguatan kemampuan manusia yang tidak bisa digantikan mesin. Menurutnya, keterampilan digital harus berjalan beriringan dengan kemampuan berpikir kritis, adaptasi, kreativitas, dan kolaborasi.
“Di situlah masa depan kerja ditentukan,” katanya, menegaskan bahwa teknologi tanpa kesiapan manusia hanya akan mempercepat ketimpangan.
Lebih lanjut, dikutip dari keterangan resmi Humas kemkomdigi yang diterima InsertRakyat.com, (20/1). Meutya menyebut dekade ini sebagai fase krusial bagi arah pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Kebijakan yang diambil hari ini, menurutnya, akan menentukan apakah transformasi digital menjadi jalan naik kelas bersama atau justru menciptakan jurang sosial baru.
“Indonesia memilih menyiapkan seluruh warganya agar siap menghadapi perubahan,” ujarnya.
Sementara itu, sesi diskusi tersebut turut menghadirkan Founder dan CEO AI Academy Asia Bolor Erdene Battsengel serta CEO dan Co-Founder Teach For All Wendy Kopp. Diskusi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan sektor pendidikan dalam membangun ekosistem keterampilan yang inklusif dan relevan dengan kebutuhan masa depan dunia kerja.
(agy/agy).
