Jayawijaya, InsertRakyat.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melalui Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk dengan tegas memastikan kesiapan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Papua Pegunungan.
Bersama dengan sejumlah pejabat Pemprov atau daerah, Ribka telah berkunjung ke lokasi pembangunan KIPP.
Adapun komposisi bangun strategis ini mencakup sejumlah fasilitas utama, mulai Kantor Gubernur, Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).
Secara geografis, masing-masing bangunan dengan jarak saling berdekatan, tepatnya di Gunung Susu, Distrik Hubikosi, Jayawijaya.
“Saat ini, proyek KIPP telah memasuki tahap detail engineering design (DED) atau rancang bangun rinci, menandai kesiapan semua pihak untuk segera memulai pembangunan fisik,” ungkap Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan dalam siaran pers kepada InsertRakyat.com, Jum’at.
Di Papua, Ribka Haluk juga melakukan peninjauan persiapan groundbreaking Aula Sekolah Tinggi Alkitab (STA)/Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Tom Bozeman di Sinakma, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, pada Jumat (6/2/2026).
Wamendagri menyatakan pihaknya terus mendorong percepatan pembangunan KIPP. Menurut dia, kemungkinan tahun ini pembangunan sudah bisa dimulai. Namun secara pasti puncaknya terralisai pada 2027.
Wamendagri bilang, dari seluruh daerah DOB, hanya Papua Pegunungan yang persiapannya sudah clear. “Puji Tuhan, Pak Gubernur, Pak Sekda, dan semua jajaran sudah memenuhi semua kriteria, DED-nya sudah rampung,” ujar Ribka Haluk.
Mengenai semua rangkaian kegiatan pembangunan, Wamendagri menjelaskan bahwa tahapan berikutnya akan ditindaklanjuti oleh kementerian teknis, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
“Setelah DED rampung, proses akan berlanjut ke tahap lelang hingga pelaksanaan pembangunan di lapangan,” Imbuhnya.
Ribka menegaskan, bahwa, sesuai hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI, seluruh kantor Daerah Otonomi Baru (DOB) ditargetkan sudah operasional pada 2027.
“Nanti ada pembagian tugas yang jelas: pemerintah pusat membangun fisik, sedangkan pemerintah daerah menyiapkan perabot dan pengelolaan isi kantor. Semua kantor dan fasilitas pendukung lainnya akan diurus secara sinergis antara pusat dan daerah,” jelas Ribka Haluk.
Belum berhenti sampai disitu, kunjungan Wamendagri juga terkait rencana pembangunan Aula STA Tom Bozeman.
Menurut dia, permintaan pembangunan aula ini muncul saat kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian beberapa waktu lalu.
Kendati Ribka memastikan, pembangunan aula akan tetap mengacu pada nama resmi sekolah.
“Nanti soal penamaan, tetap menggunakan Aula STA Tom Bozeman Wamena. Awalnya ada usulan spontan untuk menggunakan nama Presiden, tapi semua harus melalui izin resmi. Kami menghargai prosedur dan regulasi yang berlaku,” tegasnya.
Lengkapnya, dalam kunjungan tersebut, Wamendagri Ribka Haluk didampingi Penjabat Sekda Papua Pegunungan Wasuok D. Siep, Kepala Dinas PU dan Perumahan Rakyat Papua Pegunungan Tunggul Wijaya Panggabean, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
Dihadapan Pemprov Papua Pegunungan, secara gamblang Wamendagri menegaskan bahwa hal ihwal Masyarakat agar pemerintah menghadirkan fasilitas yang modern, sekaligus memperkuat percepatan pembangunan daerah Otonomi Baru di pastikan terealisasi.
“Semua pembangunan dirancang untuk membuka peluang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tuntasnya.
(mift/agy).
