JAKARTA, — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan menetapkan 40 daerah sebagai wilayah percontohan pada tahun 2026.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan langkah ini sebagai ujian serius akurasi data kemiskinan dan ketepatan sasaran bansos di daerah.
Ribka Haluk menyatakan Kemendagri memfokuskan dukungan pada penguatan sistem administrasi kependudukan, khususnya perekaman dan keamanan data Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Menurut dia, Pemerintah menjadikan data kependudukan sebagai tulang punggung penyaluran bansos agar bantuan tidak lagi meleset dari sasaran.
Lengkapnya Ribka menjelaskan bahwa, pemerintah merancang perluasan piloting digitalisasi bansos untuk menguji kesiapan infrastruktur digital, keandalan sistem, serta validitas data penerima bantuan sebelum menerapkannya secara nasional.
Selain itu, pemerintah memilih 40 daerah berdasarkan kesiapan jaringan internet dan komitmen Pendapatan Asli Daerah (PAD), lalu membaginya ke dalam tujuh wilayah koordinasi yang berada di bawah pengawasan lintas kementerian dan lembaga.
“Kami meminta gubernur, bupati, dan wali kota tidak setengah-setengah mendukung piloting digitalisasi bansos ini. Tahapan ini menentukan apakah negara benar-benar mampu menyalurkan bantuan sosial secara tepat sasaran,” tegas Ribka saat Rapat Sosialisasi Digitalisasi Bansos kepada 40 Daerah Perluasan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Ia juga menegaskan keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada Kementerian Sosial (Kemensos). Pemerintah daerah memegang peran kunci dalam memastikan validitas data di lapangan. Kebijakan ini sejalan dengan visi Asta Cita Presiden keenam, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Dalam forum tersebut, Ribka mendorong daerah percontohan tahun 2026 mencontoh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah menilai Banyuwangi sukses menjalankan digitalisasi penyaluran bansos saat menjadi daerah percontohan pada 2025.
Forum ini turut dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.
Ikuti perkembangan berita terupdate Insertrakyat.com.
