Di Sinjai, dinamika pemerintahan belakangan ini menunjukkan sinyal yang patut dicermati. Publik dapat menangkap adanya perbedaan arah di tingkat pengambilan keputusan, yang tercermin dari ritme kerja pemerintahan yang belum sepenuhnya selaras. Sejumlah agenda berjalan tanpa keterpaduan yang kuat, sementara komunikasi antar pemangku kepentingan belum selalu menghasilkan kejelasan tujuan bersama. Kondisi ini menuntut perhatian serius agar roda pemerintahan tetap bergerak efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Perbedaan pandangan dalam kepemimpinan sejatinya merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, ketika perbedaan itu tidak dikelola melalui ruang dialog yang sehat, ia berpotensi memengaruhi kinerja birokrasi. Aparatur pemerintah membutuhkan kejelasan arah agar dapat menjalankan tugas secara profesional dan konsisten. Ketika sinyal kebijakan datang dari berbagai arah tanpa titik temu, pelayanan publik berisiko kehilangan fokus.
Dalam situasi seperti ini, birokrasi cenderung bersikap berhati-hati secara berlebihan. Aparatur lebih banyak menimbang risiko daripada mengambil inisiatif, bukan karena kurangnya kapasitas, melainkan karena minimnya kepastian. Akibatnya, proses pelayanan melambat dan efektivitas program tidak mencapai hasil optimal. Kondisi tersebut tentu tidak sejalan dengan harapan masyarakat yang menginginkan pelayanan cepat, tepat, dan berkeadilan.
“Kepemimpinan yang kokoh lahir dari kesatuan arah, bukan dari keseragaman pendapat.”
Sinjai dikenal sebagai tanah Panrita Kitta, yang tumbuh di atas nilai-nilai luhur warisan leluhur. Prinsip Sipakatau, Sipakainge, dan Sipakalebbi bukan sekadar simbol budaya, melainkan pedoman etika dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Nilai-nilai ini menuntut para pemimpin untuk saling menghargai, saling mengingatkan, dan saling memuliakan peran masing-masing dalam bingkai pengabdian.
Sipakatau menuntut kebijakan yang memanusiakan masyarakat. Sipakainge mendorong keberanian untuk saling mengoreksi secara terbuka dan bertanggung jawab. Sipakalebbi mengajarkan penghormatan terhadap peran dan fungsi setiap unsur pemerintahan. Ketiganya hanya bermakna jika hadir dalam praktik kepemimpinan sehari-hari, bukan berhenti pada simbol dan seremonial.
Kepemimpinan di Sinjai sebenarnya, [ideal] bukan soal siapa yang paling menonjol, melainkan siapa yang paling mampu menjaga (Sitinaja), kepatutan dalam sikap, kebijakan, dan tindakan. Amanah kekuasaan menuntut kesadaran moral yang tinggi serta kesediaan untuk menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok.
Menjaga keseimbangan dalam kepemimpinan adalah esensi dari perbedaan pandangan yang dapat diperdebatkan secara internal, metode dapat diuji melalui diskusi yang sehat, namun ketika kebijakan dijalankan, seluruh elemen pemerintahan perlu berdiri pada tujuan yang sama: kepentingan masyarakat Sinjai.
Masyarakat menaruh harapan besar pada kepemimpinan yang solid, terbuka, dan berorientasi pada kerja nyata. Waktu terus berjalan, dan setiap keputusan hari ini akan menjadi penentu masa depan daerah. Karena itu, menyatukan arah bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan demi menjaga kepercayaan publik dan memastikan pembangunan berjalan berkelanjutan. Oleh Syahrul.
