JAKARTA, INSERTRAKYAT.com — Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto menyoroti dampak aktivitas pertambangan nikel terhadap kehidupan nelayan pesisir di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Isu tersebut ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Direktur Utama PT Vale Indonesia Tbk di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 19 Januari 2026.
Beniyanto mengatakan nelayan di sejumlah wilayah pesisir Morowali, khususnya di kawasan zona pelabuhan dan laut, mengeluhkan menurunnya hasil tangkapan ikan. Menurut dia, kondisi itu diduga berkaitan dengan aktivitas bongkar muat bijih nikel yang berlangsung di wilayah tersebut.
“Kelompok masyarakat nelayan di Morowali melaporkan berkurangnya tangkapan ikan, terutama di daerah zona pelabuhan dan laut. Kami menyampaikan agar dilakukan sosialisasi dengan baik, sehingga keberadaan PT Vale benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” kata Beniyanto.
Selain persoalan nelayan, Beniyanto juga menekankan pentingnya pengelolaan produk samping dari aktivitas pertambangan nikel. Ia menilai, produk samping tersebut memiliki potensi untuk memberikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekaligus membuka peluang pemberdayaan tenaga kerja lokal.
Menurut Beniyanto, pengelolaan produk samping yang belum optimal berisiko menimbulkan limbah nikel yang mencemari lingkungan sekitar. Karena itu, ia mendorong PT Vale Indonesia Tbk untuk mengembangkan industri turunan agar nilai tambah tidak hanya berhenti pada eksploitasi bahan mentah.
“Kami menginginkan keberadaan PT Vale di Morowali bukan hanya soal penambangan nikel. Harus ada industri produk samping yang dikelola dengan baik, sehingga memberi manfaat ekonomi, menghasilkan PNBP bagi negara, dan tidak meninggalkan limbah yang berserakan di lingkungan,” ujarnya.
