Makassar, Insertrakyat.com – Aktivis Mahasiswa di Sulawesi Selatan menyoroti praktik perpajakan properti dan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Desakan ini muncul di tengah merosotnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan pajak yang berada di bawah Kementerian Keuangan.
Menurut para aktivis, Abdul Azizul Gaffar, sektor pajak properti kerap rawan penyalahgunaan dan berpotensi menimbulkan kerugian negara. “Kami mendesak KPK untuk menelusuri seluruh aspek pajak properti di Sulawesi Selatan. Ini penting agar tidak ada lagi kebocoran penerimaan negara,” ujar Abdul Azizul Gaffar.
Pernyataan itu menjadi sorotan publik setelah kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK beberapa waktu lalu menimbulkan pertanyaan mengenai integritas pejabat pajak. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran, terutama terkait bagaimana penerimaan pajak dikelola dan digunakan.
Aktivis menegaskan, pengawasan KPK sangat penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan memastikan pajak properti dikelola dengan transparan. Mereka juga menyindir soal evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan pajak agar lebih akuntabel dan bebas dari praktik korupsi. “Sektor pajak Property di Sulawesi Selatan perlu ditelusuri oleh KPK, dan evaluasi perlu dilakukan oleh DJP Kemenkeu,” kuncinya.
