BANDA ACEH INSERTRAKYAT.COM– Dana pendidikan Aceh sebesar Rp1,94 triliun bersumber dari APBN dialokasikan untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah pascabencana banjir dan longsor yang terjadi pada November 2025 di wilayah Aceh.
Alokasi dana pendidikan Aceh ini menjadi yang terbesar dibanding provinsi lain dalam program nasional. Dari total Rp2,803 triliun untuk 2.870 sekolah, Aceh menerima porsi untuk 1.913 sekolah dengan nilai Rp1,94 triliun.
Sementara itu, Sumatera Utara mendapatkan Rp585 miliar untuk 635 sekolah dan Sumatera Barat memperoleh Rp278 miliar untuk 322 sekolah. Perbedaan ini terjadi karena faktor kesiapan administrasi dan data yang diajukan masing-masing daerah.
Data menjadi faktor utama dalam proses pengajuan anggaran. Hingga 13 Maret 2026, realisasi dana pendidikan Aceh menunjukkan Rp609,5 miliar telah disalurkan kepada 799 sekolah, sedangkan Rp830,5 miliar masih dalam proses pencairan.
Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, menjelaskan pihaknya fokus pada kelengkapan data dan koordinasi aktif dengan pemerintah kabupaten dan kota. “Masalah pertama itu data. Kita fokus memenuhi semua permintaan kementerian, terutama pendataan,” ujarnya, Sabtu (18/4/2026).
Program ini berdampak langsung pada percepatan perbaikan fasilitas pendidikan. Sejumlah proyek pembangunan, terutama di tingkat SMK, telah mencapai progres lebih dari 50 persen.
Pengawasan juga dilakukan oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang secara rutin meminta laporan perkembangan. Pemerintah daerah memastikan pelaksanaan berjalan tanpa hambatan agar pemulihan pendidikan tidak terhambat.
Program rehabilitasi ini dibagi dalam tiga tahap, yaitu tanggap darurat, transisi pemulihan hingga pertengahan 2026, serta pemulihan penuh hingga 2028. Tahap awal difokuskan pada penyediaan fasilitas darurat dan dukungan bagi siswa terdampak.
Selain pembangunan fisik, pemerintah pusat juga menyalurkan bantuan berupa puluhan ribu perlengkapan sekolah, ratusan ribu buku, serta tunjangan bagi lebih dari 46 ribu guru.
Namun, tantangan masih muncul terkait pemerataan bantuan. Dinas Pendidikan Aceh menyatakan terus memperbaiki data agar tidak ada sekolah yang terlewat, termasuk sekolah dengan kondisi bangunan tidak layak meski tidak terdampak langsung.
Hingga berita diterbitkan informasi masih pendidikan masih berkembang.
Follow berita Insert Rakyat di whatsapp channel
