JAKARTA, INSERTRAKYAT.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto bertemu Duta Besar China Wang Lutong di Jakarta, untuk membahas penguatan kerja sama pengentasan daerah tertinggal di Indonesia. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral Indonesia–Tiongkok di sektor pembangunan desa.
Mendes Yandri Susanto menegaskan bahwa kerja sama Indonesia–Tiongkok diharapkan mampu menjadi instrumen strategis dalam mempercepat pengentasan daerah tertinggal. Fokus utama diarahkan pada peningkatan ekonomi desa, penciptaan lapangan kerja, serta pertukaran pengetahuan yang dapat memperkuat kapasitas masyarakat.
Menurutnya, kerja sama ini tidak hanya berbentuk bantuan sosial, tetapi juga pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Pendekatan tersebut dinilai lebih efektif untuk menekan ketimpangan pembangunan di wilayah tertinggal di berbagai daerah Indonesia.
“Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama bilateral Indonesia-Tiongkok di bidang pembangunan perdesaan dan pengentasan kemiskinan serta memastikan kelancaran pelaksanaan program-program yang telah direncanakan pada tahun 2026,” ujar Mendes Yandri saat menerima Dubes China di ruang kerjanya, Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu.
Selain isu kerja sama, Mendes Yandri juga membahas penyesuaian kelembagaan setelah perubahan nomenklatur kementerian. Penyesuaian ini dinilai penting untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai struktur organisasi terbaru agar lebih efektif dan terarah.
Ia menekankan bahwa pembaruan kerja sama harus segera dilakukan, termasuk penyesuaian dokumen teknis agar sejalan dengan perubahan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Hal ini juga berkaitan dengan efektivitas koordinasi antar program yang sedang berjalan.
“Isu teknis yang perlu dibahas adalah amandemen perubahan nomenklatur kementerian… yang disarankan dilakukan bersamaan dengan pembahasan perpanjangan masa berlaku MSP,” kata Mendes Yandri.
Lebih lanjut, Mendes Yandri menjelaskan pentingnya penyusunan rencana kerja atau plan of action sebagai dasar pelaksanaan program. Dokumen tersebut menjadi acuan agar kerja sama berjalan terukur dan sesuai target yang telah disepakati kedua pihak.
Program 12 Aksi Bangun Desa turut menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan tersebut. Program ini mencakup Desa Tematik, Desa Ekspor, dan Desa Wisata yang diarahkan untuk mengoptimalkan potensi lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara berkelanjutan.
“Di sisi lain, penyusunan dokumen turunan berupa Plan of Action sebagai dasar implementasi kerja sama yang lebih konkret. Karena kami punya 12 Aksi Bangun Desa. Di antaranya ada Desa Ekspor, Desa Wisata,” tambahnya.
Pertemuan ini dihadiri Wakil Menteri Desa Ariza Patria, Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, Dirjen PEID Tabrani, Kepala BPSDM Agustomi Masik, serta Staf Khusus Menteri M. Fahad Attamimi.
Hingga berita ini diturunkan, pembahasan kerja sama Indonesia–Tiongkok di sektor pembangunan desa masih terus berlanjut untuk penyempurnaan program tahun 2026.
Jurnalis: Syamsul. Follow InsertRakyat di whatsapp channel
