SENTUL — Presiden Prabowo Subianto membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026). Forum yang mempertemukan seluruh unsur pemerintahan ini diposisikan sebagai ajang penyelarasan kebijakan pusat–daerah dalam menjalankan agenda prioritas nasional.
Rakornas dihadiri jajaran Kabinet Merah Putih, kepala daerah se-Indonesia, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan DPRD, TNI/Polri, serta pejabat kementerian dan lembaga terkait. Presiden menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan forum tersebut dan menilai kehadiran lengkap unsur pemerintahan sebagai modal penting memperkuat koordinasi lintas sektor.
Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya kepemimpinan yang adil dan berintegritas. Ia mengingatkan bahwa ekspektasi publik terhadap pemimpin tidak sebatas retorika, melainkan kerja nyata yang berpihak pada kepentingan rakyat. Presiden menegaskan masyarakat tidak menginginkan pemimpin yang mengutamakan kepentingan pribadi.
Presiden juga menggarisbawahi perlunya kewaspadaan menghadapi dinamika global yang kian kompleks. Menurutnya, pemahaman atas sejarah bangsa dan perkembangan internasional menjadi bekal penting agar kebijakan nasional dan daerah tetap adaptif serta melindungi kepentingan Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Presiden mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk merajut persatuan lintas pilihan politik. Fokus utama, kata dia, harus diarahkan pada penanganan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Presiden menegaskan mandat kepemimpinan yang diembannya ditujukan untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali.
Isu kemandirian pangan turut menjadi sorotan. Presiden menempatkan swasembada pangan sebagai pilar strategis kemerdekaan dan kesejahteraan bangsa. Ia menyebut ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan sebagai syarat utama agar rakyat dapat hidup layak dan sejahtera.
Rakornas Pusat–Daerah 2026 diharapkan menjadi ruang konsolidasi kebijakan yang konkret, memastikan program nasional berjalan seiring dengan kebutuhan daerah, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. (agy).
