ACEH TIMUR, – Saat ini terkait dengan data korban banjir di Kabupaten Aceh Timur makin hangat dibicarakan masyarakat dan publik. Kenapa demikian, sebab sampai saat ini, publik menilai data belum sepenuhnya akurat.
Untuk DPRK Aceh Timur idealnya memberi tanggapan atas apa yang dikhendaki Masyarakat terkait dengan data Korban Bencana Dahsyat. Bencana itu terjadi pada November 2025 lalu.
Ditempat terpisah, Pemerhati sosial Aceh Timur, Dedi Saputra SH, bilang masyarakat sangat berhrap perhatian wakil rakyat terhadap masalah ini, “perhatian lebih serius dan mapan”
“Sejauh ini DPRK telah turun langsung, namun masyarakat membutuhkan perhatian lebih lanjut,” ujar Dedi, Selasa (31/3/2026).
Dedy mengatakan agenda rapat bersama dengan masyarakat, sebaiknya dilakukan.
“Kita sangat berharap DPRK gelar rapat, dan melibatkan semua pihak, dengarkan langsung suara masyarakat korban banjir, ini ibarat pil pahit bagi masyarakat, yang disuarakan untuk didengar,” kunci Dedi.
MASYARAKAT NGAMUK SOAL BANTUAN TIDAK TEPAT SASARAN
Penyaluran bantuan banjir dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) berupa uang tunai di Kabupaten Aceh Timur “berkasus.”
“Bantuan yang semestinya meringankan beban korban bencana justru memicu amukan warga akibat dugaan kuat ketidaktepatan data dan ketimpangan distribusi. Sementara Presiden Prabowo Subianto tak lekas menyikapi,” Kata Warga inisial BM kepada Insertrakyat.com, Jumat (27/3/2026).
Fakta di lapangan terkuak, sejumlah keuchik di Kecamatan Darul Ihsan dan Idi Rayeuk menjadi sasaran kemarahan warga. Mereka diserang protes karena jumlah bantuan yang turun tidak sebanding dengan data korban banjir yang telah diajukan.
Di Desa Pulo Blang, ketimpangan itu mencolok. Dari 163 kepala keluarga (KK) terdampak banjir dengan ketinggian air mencapai dua meter, hanya 23 KK yang menerima bantuan jadup.
“Data kami 163 KK. Tapi yang terealisasi hanya 23. Sisanya ke mana?” teriak seorang warga dengan nada geram saat aksi protes di balai desa, Kamis malam.
Amukan warga memuncak sejak pukul 22.30 WIB, puluhan warga—didominasi kaum ibu—mendatangi kantor desa, menuntut kejelasan bantuan yang dinilai tidak adil dan tidak masuk akal.
Situasi serupa terjadi di Desa Kampung Jawa. Dari lebih 800 warga terdampak, hanya sekitar 154 orang yang tercatat menerima bantuan. Ketimpangan ini memicu gelombang protes hingga ratusan warga mendatangi kantor desa.
Di tengah tekanan itu, aparatur desa justru menjadi “tameng” kemarahan publik. Para keuchik mengaku hanya menyampaikan data riil di lapangan, bukan pihak yang menentukan daftar penerima.
“Kami hanya mengusulkan sesuai kondisi. Tapi kami yang disalahkan,” ujar salah satu keuchik dengan nada dalam – dalam.
Skema bantuan jadup juga menuai sorotan. Warga mempertanyakan besaran Rp15.000 per jiwa per hari yang dinilai tidak sebanding, apalagi ketika banyak korban tidak menerima sama sekali sementara nama yang tidak terdampak justru mereka curiga tercantum sebagai penerima.
Desakan transparansi pun menguat, Para keuchik meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan instansi terkait, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana, segera membuka data penerima secara terang-benderang serta menjelaskan mekanisme distribusi bantuan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pemerintah daerah. Polemik yang telah berlarut hampir empat bulan itu kini berubah menjadi ancaman konflik sosial terbuka di tengah masyarakat.
Jika tidak segera diluruskan, bantuan yang seharusnya menjadi solusi justru berpotensi menjadi sumber perpecahan baru—terutama di momen sensitif pasca Hari Raya Idul Fitri.
Penulis : Mhd Iqbal
