JAKARTA, InsertRakyat.com — Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong percepatan implementasi program Waste to Energy (WtE) atau pengelolaan sampah menjadi energi di daerah-daerah. Senin, (3/11/2025).
Bahkan hal tersebut telah ditegaskan oleh Kepala BSKDN, Dr Yusharto Huntoyungo dalam Forum Diskusi Aktual.
Kegiatan ini bertema “Waste to Energy, Studi Kasus Pelayanan Pengelolaan Sampah sebagai Energi Alternatif”.
Menurut data, kegiatan itu digelar di Command Centre BSKDN pada Selasa 30 Juli lalu, dan menyusul sejumlah kegiatan terkait WtE oleh BSKDN hingga akhir kalender 2025.
Ditegaskan Dr. Yusharto, pengelolaan sampah kini bukan hanya menjadi masalah lingkungan atau pelayanan dasar, melainkan telah ditetapkan sebagai salah satu dari tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru oleh Presiden Republik Indonesia.
Oleh karena itu, BSKDN mendorong semua pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat langkah nyata dalam merealisasikan program WtE di wilayah masing-masing.
“Keberhasilan implementasi WtE sangat bergantung pada kepemimpinan daerah, kapasitas kelembagaan, kesiapan teknologi, dan skema pembiayaan yang tepat. Forum diskusi menjadi ruang strategis untuk berbagi praktik baik dan menyusun strategi bersama dalam mewujudkan hal tersebut,” ujar Yusharto.
Meski pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 yang mengatur percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan di kota-kota besar, implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan.
Tantangan tersebut mencakup masalah pendanaan, regulasi teknis, dan perlunya sinergi yang lebih kuat antar semua pemangku kepentingan.
Kendati demikian, dari Pemda, Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Proyogo, mengungkapkan pentingnya pendekatan berbasis budaya lokal dalam penerapan program WtE.
Ia menilai, keterlibatan tokoh agama, seperti kiai, menjadi elemen penting dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai kebersihan dan pengelolaan sampah.
“Ajak tokoh masyarakat, libatkan mereka, ajak duduk bersama untuk menyuarakan dan mensounding gerakan ini. Sampah ini bukan hanya soal kebijakan, bukan murni policy, jadi butuh dukungan dari semua pihak,” ungkap Yusuf.
Senada, Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab, berbagi pengalaman mengenai keberhasilan pengelolaan sampah di daerahnya. Pekalongan telah membentuk satgas darurat pengelolaan sampah dan menjadikan zero waste sebagai arah kebijakan pembangunan kota.
Balgis menekankan bahwa keterlibatan komunitas, terutama organisasi perempuan, sangat berperan dalam edukasi dan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga.
“Kami melibatkan sekolah-sekolah, mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi, untuk membangun mindset dan budaya bersih sejak dini. Upaya ini tidak hanya soal pengelolaan sampah, tetapi juga untuk menciptakan budaya kebersihan yang berkelanjutan,” jelas Balgis.
Menoleh lebih dalam, pada Forum tersebut juga dihadiri oleh sejumlah narasumber lainnya, seperti Bupati Aceh Selatan Mirwan, Bupati Konawe Kepulauan Rifqi Saifullah Razak, Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Pembentukan Jaringan Apep Fajar Kurniawan, Komite Penghapusan Bensin Bertimbal Ahmad Safrudin, serta Head of System Innovation Section (NIES) Minoru Fujii.
Diskusi tersebut menjadi wadah kolaboratif yang menghubungkan pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan langkah-langkah percepatan pengelolaan sampah menjadi energi, sekaligus memperkuat komitmen bersama menuju Indonesia yang bersih, mandiri energi, dan berkelanjutan.
TR Fahsul Falah Kepala Pusat Strategi Kebijakan kewilayahan kependudukan dan pelayanan publik menyebutkan bahwa, adanya sinergi antara kebijakan pemerintah dan peran aktif masyarakat, program WtE diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan sampah.
“Program ini bertujuan mengurangi dampak lingkungan, serta menciptakan energi terbarukan dari sampah untuk masa depan yang lebih bersih dan mandiri,” kuncinya.
