JAKARTA, INSERTRAKYAT.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi program bedah rumah Papua, saat rapat di Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Mendagri menilai program bedah rumah Papua yang dijalankan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat di wilayah tersebut. Ia menyebut masih banyak warga Papua yang belum memiliki rumah layak huni sehingga membutuhkan intervensi pemerintah secara berkelanjutan.
Dalam rapat persiapan pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni di enam provinsi Papua, Mendagri menegaskan bahwa program bedah rumah Papua merupakan langkah yang lebih terstruktur dibandingkan sebelumnya. Ia menyampaikan bahwa skala program ini cukup besar dan menyasar puluhan ribu unit rumah di berbagai daerah Papua.
Mendagri juga menjelaskan bahwa pelaksanaan program tersebut tidak dapat sepenuhnya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, kondisi wilayah Papua dengan enam provinsi dan 42 kabupaten/kota membuat kebutuhan anggaran menjadi sangat besar jika hanya ditanggung daerah.
Ia mencontohkan, alokasi sekitar 21.000 unit rumah jika dibagi ke seluruh kabupaten/kota akan tetap membutuhkan biaya yang sangat besar. Karena itu, peran pemerintah pusat melalui program bedah rumah Papua dinilai menjadi solusi yang lebih memungkinkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa program perumahan tidak hanya berfokus pada bedah rumah Papua, tetapi juga mencakup pembangunan rumah subsidi serta skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan. Selain itu, pemerintah juga melakukan perbaikan kawasan kumuh di beberapa wilayah seperti Papua Induk, Jayapura, Papua Selatan, dan Sorong.
Menurut PKP, program tersebut dirancang secara masif agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan hunian layak. Upaya ini juga diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan warga di wilayah Papua melalui sektor perumahan.
Program bedah rumah Papua mendapat dukungan dari berbagai pihak yang hadir dalam forum tersebut, termasuk Wakil Menteri Dalam Negeri, Kepala BPS, serta perwakilan pemerintah daerah di wilayah Papua. Kolaborasi lintas lembaga ini diharapkan dapat mempercepat realisasi pembangunan rumah layak huni.
Hingga berita ini diturunkan, informasi masih berkembang terkait realisasi teknis dan tahapan pelaksanaan program bedah rumah Papua di masing-masing wilayah.
Penulis: Agy. Follow berita terbaru Insertrakyat.com di whatsapp.com/channel
