Jakarta, Insertrakyat.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menggali potensi program CSR BUMN dan swasta untuk memperkuat pembangunan desa di Indonesia.
Yandri Susanto memotret potensi tersebut dalam kegiatan CSR dan PDB Award 2026 di Operational Room Jakarta pada Selasa (21/4/2026).
Forum tersebut membahas kontribusi dunia usaha dalam mendukung pembangunan desa. Pemerintah menilai CSR masih memiliki ruang besar untuk mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah desa.
Forum CSR dan PDB Award 2026 bertajuk kontribusi dunia usaha dan organisasi dalam mendukung Rencana Aksi Bangun Desa Bangun Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Forum ini juga mengevaluasi pelaksanaan CSR Desa BUMN dan swasta di berbagai daerah.
Mendes Yandri menjelaskan bahwa pemerintah memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang aktif memanfaatkan CSR untuk membangun desa. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut mempercepat akses pembangunan di daerah tertinggal.
“Terima kasih kepada BUMN dan dunia usaha yang menyalurkan CSR secara tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa,” ujar Yandri Susanto.
Ia menyebut program CSR Desa BUMN dan swasta menjangkau berbagai sektor, seperti pembangunan infrastruktur desa, penguatan ekonomi masyarakat, penyediaan air bersih, serta peningkatan sumber daya manusia.
Namun, ia menilai pelaksanaan program tersebut belum merata. Sebagian desa telah menerima manfaat CSR, sedangkan desa lainnya masih membutuhkan dukungan tambahan.
Mendes Yandri juga menyampaikan bahwa banyak desa memiliki potensi ekonomi yang belum tergarap optimal. Ia mendorong pengembangan Desa Ekspor, Desa Tematik, dan Desa Ketahanan Iklim melalui kerja sama CSR antara pemerintah, BUMN, dan swasta.
Program tersebut menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap BUMN dan perusahaan swasta membina desa sebagai upaya percepatan pembangunan desa.
Ketua Indonesia Social Sustainability Forum, Sudarmanto, menyatakan bahwa CSR Awards 2026 menjadi wadah koordinasi antara pemerintah dan dunia usaha untuk menyelaraskan program pembangunan desa.
“Forum ini memastikan CSR berjalan sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan,” kata Sudarmanto.
Sejumlah pejabat negara menghadiri kegiatan tersebut, termasuk perwakilan kementerian transmigrasi, kesehatan, sosial, pariwisata, dan lingkungan hidup, serta para kepala daerah dari berbagai provinsi.
Program CSR Desa BUMN dan swasta saat ini meningkatkan infrastruktur dan aktivitas ekonomi desa di sejumlah wilayah. Namun, pemerintah masih menilai pemerataan pelaksanaannya perlu ditingkatkan.
Hingga berita ini diturunkan, pemerintah belum merinci daftar desa prioritas baru untuk program pendampingan CSR lanjutan dari BUMN dan swasta.
Laporan: Syamsul
Editor : Supriadi Buraerah
Follow ( whatsapp channel )
