JAKARTA, INSERTRAKYAT.com – Aliansi Madura Indonesia (AMI) resmi melaporkan Aboe Bakar Al Habsyi kepada Presiden Republik Indonesia melalui Sekretariat Negara pada Jumat, 17 April 2026. Langkah ini diambil sebagai respons atas polemik yang dinilai melukai perasaan ulama dan masyarakat Madura.
Pelaporan tersebut menjadi tahap lanjutan setelah AMI sebelumnya menyampaikan kritik terbuka kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui aksi damai di Jawa Timur. Namun, hingga kini, AMI menilai belum ada sikap tegas dari partai terhadap kader yang bersangkutan.
Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar SE, SH menyampaikan bahwa laporan ini bukan sekadar simbolis. Ia menilai langkah tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga kehormatan ulama dan masyarakat Madura.
“Hari ini kami resmi melaporkan ke Presiden melalui Setneg. Ini bukan gertakan, tetapi langkah aktif, agar persoalan ini mendapat perhatian langsung dari Presiden RI,” ujar Baihaki Akbar saat dikonfirmasi oleh Insertrakyat.com di Lokasi, pukul 9.52 WIB.
Menurutnya, polemik yang terjadi tidak bisa diselesaikan hanya dengan klarifikasi atau permintaan maaf. Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut menyangkut nilai kehormatan yang memiliki dampak luas di tengah masyarakat.
AMI juga menilai sikap PKS dalam menyikapi kasus ini akan menjadi tolok ukur komitmen terhadap etika publik. Baihaki menyebut bahwa diamnya partai dapat memicu penilaian negatif dari masyarakat.
Dalam laporan resmi ke Sekretariat Negara, AMI meminta Presiden memberikan perhatian khusus guna mencegah potensi konflik sosial. Mereka khawatir persoalan ini dapat berkembang jika tidak ditangani secara serius.
Selain pelaporan, AMI menyatakan siap menggelar aksi lanjutan dengan skala lebih besar apabila tuntutan tidak direspons. Adapun tiga tuntutan utama yang disampaikan meliputi penindakan tegas atau pencopotan terhadap Aboe Bakar Al Habsyi, permintaan maaf terbuka kepada ulama Madura, serta komitmen menjaga etika publik.
Langkah ini menunjukkan bahwa AMI menempuh jalur konstitusional untuk mencari penyelesaian. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak PKS terkait laporan tersebut. Informasi masih terus berkembang.
(Refit) Follow berita Insert Rakyat di whatsapp channel
