JAKARTA, INSERTRAKYAT.com – Aliansi Madura Indonesia (AMI) mendatangi kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta pada Jumat (17/4/2026). AMI mendesak evaluasi terhadap Aboe Bakar Al Habsyi setelah muncul polemik pernyataan yang memicu reaksi masyarakat Madura.
Kedatangan AMI dilakukan untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada pimpinan partai. Langkah ini muncul setelah pernyataan kader PKS tersebut dinilai menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
AMI meminta Presiden PKS, Almuzzammil Yusuf, segera mengambil keputusan. Mereka menilai langkah evaluasi diperlukan.
Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar, menyampaikan bahwa tuntutan tersebut mewakili aspirasi masyarakat yang merasa resah.
“Kami datang membawa suara masyarakat. Pernyataan yang melukai ulama dan masyarakat harus ada konsekuensi,” ujar Baihaki.
Ia menegaskan bahwa PKS perlu menjaga sikap kader di ruang publik. Menurutnya, evaluasi harus dilakukan secara objektif disertai tindakan yang jelas.
AMI juga menyampaikan akan menggelar aksi jika tidak ada tindak lanjut dari pihak PKS. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tuntutan mereka mendapat respons.
Situasi ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap partai politik. Respons dari PKS dinilai akan mempengaruhi penyelesaian polemik yang berkembang.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak DPP PKS terkait tuntutan evaluasi terhadap Aboe Bakar Al Habsyi yang bergulir Jum’at ini.
Diberitakan pagi tadi, AMI resmi melaporkan Aboe Bakar Al Habsyi kepada Presiden Republik Indonesia melalui Sekretariat Negara.
Pelaporan tersebut menjadi tahap lanjutan setelah AMI sebelumnya menyampaikan kritik terbuka kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui aksi damai di Jawa Timur. Namun, hingga kini, AMI menilai belum ada sikap tegas dari partai terhadap kader yang bersangkutan.
Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar SE, SH menyampaikan bahwa laporan ini bukan sekadar simbolis. Ia menilai langkah tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga kehormatan ulama dan masyarakat Madura.
“Hari ini kami resmi melaporkan ke Presiden melalui Setneg. Ini bukan gertakan, tetapi langkah aktif, agar persoalan ini mendapat perhatian langsung dari Presiden RI,” ujar Baihaki Akbar saat dikonfirmasi oleh Insertrakyat.com pukul 9.52 WIB.
AMI Minta PKS Pecat Aboe Bakar
AMI mendesak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk melakukan pemecatan terhadap Aboe Bakar.
Desakan tersebut disampaikan dalam aksi demonstrasi di Kantor DPW PKS Jawa Timur, Selasa 14 April 2026, yang sekaligus menjadi sorotan setelah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI turun tangan menangani kasus terkait pernyataan tersebut.
Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar, SE., SH., menegaskan bahwa pernyataan Aboe Bakar tidak dapat dipandang sebagai kekeliruan biasa, melainkan telah menyentuh ranah sensitif yang berkaitan dengan martabat ulama dan masyarakat Madura.
“Ini bukan sekadar kesalahan komunikasi. Ini sudah menyangkut kehormatan ulama dan tidak bisa dianggap sepele. Untuk itu AMI desak Partai PKS pecat Aboe Bakar, sekarang juga,” ujarnya.
Ia menambahkan, pernyataan tersebut berpotensi memicu ketegangan sosial karena dikaitkan dengan isu SARA yang sensitif di tengah masyarakat.
“Ketika sudah menyeret wilayah dan kelompok tertentu, dampaknya bisa meluas dan berbahaya bagi persatuan,” ujarnya.
Dalam tuntutannya, AMI meminta DPP PKS segera mengambil langkah tegas berupa evaluasi hingga pemecatan terhadap Aboe Bakar Al-Habsyi. AMI juga menilai permintaan maaf melalui media sosial tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan yang sudah berkembang di publik.
“Permintaan maaf harus dilakukan secara langsung kepada ulama dan masyarakat Madura di berbagai daerah, bukan hanya di media sosial,” tegas Baihaki.
Perwakilan DPW PKS Jawa Timur yang menerima massa aksi menyatakan akan meneruskan aspirasi tersebut ke tingkat Dewan Pimpinan Pusat untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme partai.
Sementara itu, di tempat terpisah, Aboe Bakar Al-Habsyi telah menjalani pemeriksaan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terkait pernyataannya dalam rapat kerja bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sempat menuai polemik di ruang publik.
Dalam keterangannya usai pemeriksaan, Aboe Bakar menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Madura, termasuk para ulama dan tokoh masyarakat di Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.
Ia mengakui adanya kekeliruan dalam penyampaian pernyataan yang kemudian menimbulkan beragam tafsir di masyarakat.
“Saya mohon maaf atas pernyataan yang menimbulkan kegaduhan. Tidak ada niat sedikit pun untuk mendiskreditkan ulama atau pesantren,” ujarnya di Jakarta.
Aboe Bakar juga menyatakan akan melakukan klarifikasi langsung kepada pihak-pihak yang merasa diresahkan serta menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran dalam berkomunikasi di ruang publik.
Sebelumnya, dalam rapat Komisi III DPR RI bersama BNN, Aboe Bakar menyinggung potensi peredaran narkotika di berbagai lapisan masyarakat, termasuk dugaan yang kemudian memicu polemik setelah potongan pernyataannya beredar luas.
Kendati demikian, AMI menegaskan akan terus mengawal perkembangan kasus ini hingga ada keputusan resmi dari pihak partai maupun lembaga terkait.
(Refit) Follow Berita Insert Rakyat di whatsapp channel
