MAKASSAR, INSERTRAKYAT.COM – Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan merilis laporan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 30 September 2025. Konferensi pers digelar di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Rabu (29/10/2025).
Kinerja APBN menunjukkan ketahanan fiskal Sulawesi Selatan tetap solid di tengah dinamika ekonomi nasional. Realisasi pendapatan dan belanja berjalan dalam koridor target, berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di daerah.
Realisasi pendapatan negara hingga September 2025 tercatat Rp10,51 triliun atau 62,47% dari target tahunan. Komposisi utama berasal dari penerimaan pajak, PNBP, dan kepabeanan-cukai.
| Komponen Penerimaan | Realisasi (Rp Triliun) | Target (Rp Triliun) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| Pajak | 7,30 | 13,27 | 55,01 |
| Kepabeanan & Cukai | 0,27 | 0,35 | 77,16 |
| PNBP | 2,90 | 3,20 | 91,84 |
| Total Pendapatan | 10,51 | 16,82 | 62,47 |
Penerimaan pajak terbesar disumbang oleh PPh Rp3,42 triliun dan PPN Rp3,21 triliun, sedangkan PNBP banyak berasal dari Badan Layanan Umum (BLU) seperti pendidikan dan layanan kesehatan.
Total realisasi belanja negara mencapai Rp36,92 triliun atau 67,01% dari total pagu. Belanja diarahkan pada peningkatan kualitas layanan publik, infrastruktur, serta program sosial prioritas.
| Jenis Belanja | Realisasi (Rp Triliun) | Pagu (Rp Triliun) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| Belanja Pemerintah Pusat | 13,50 | 23,50 | 57,49 |
| Transfer ke Daerah (TKD) | 23,40 | 31,60 | 74,11 |
| Total Belanja Negara | 36,92 | 55,10 | 67,01 |
Belanja Pemerintah Pusat banyak dialokasikan pada belanja pegawai Rp8,1 triliun, belanja barang Rp4,5 triliun, dan belanja modal Rp839,1 miliar. Proyek strategis yang berjalan meliputi pembangunan Jalan Irigasi Gilireng Kiri (Wajo), Jembatan Gantung Minasa Upa, dan Pelabuhan Kalatoa di Selayar.
Untuk Belanja Sosial, pemerintah menyalurkan Rp78,7 miliar dalam program KIP dan PIP, menjangkau lebih dari 5.000 penerima di 11 kabupaten/kota di Sulsel.
Realisasi Transfer ke Daerah mencapai Rp23,4 triliun, mendukung pelaksanaan proyek infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat.
| Jenis Dana Transfer | Realisasi (Rp Triliun) |
|---|---|
| Dana Alokasi Umum (DAU) | 16,60 |
| Dana Alokasi Khusus (DAK) | 4,40 |
| Dana Desa | 1,60 |
| Dana Bagi Hasil (DBH) | 0,60 |
| Dana Insentif Fiskal | 0,12 |
| Total TKD | 23,40 |
Dana tersebut digunakan untuk pembangunan Perpustakaan Manurung (Luwu Timur), Puskesmas Doi-doi (Barru), dan Rehabilitasi Ruang Kelas TK Pekkabata (Pinrang), serta rekonstruksi Jalan Samping Dolog (Parepare).
Dana pajak masyarakat dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis.
Proyek yang dibiayai dari pajak meliputi Bandara Arung Palakka (Bone), Jalan Tol Makassar–New Port, serta Bandara Buntu Kunik (Toraja). Sedangkan proyek SBSN meliputi Flyover Tompo Ladang, PLHUT Toraja Utara, dan Bypass Mamminasata.
Pemerintah menyalurkan program-program tematik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
| Program Prioritas | Realisasi dan Capaian |
|---|---|
| Makan Bergizi Gratis | Rp483 miliar untuk 1.171.654 siswa di 1.314 sekolah |
| Tunjangan Profesi Guru (TPG) | Rp1,78 triliun untuk 162.511 guru |
| Sekolah Rakyat | 14 sekolah terbentuk dari target 15 |
| Koperasi Merah Putih | 3.059 koperasi aktif di 24 kabupaten/kota |
| FLPP (Pembiayaan Rumah) | Rp1,89 triliun untuk 15.213 unit rumah |
| Kredit Usaha Rakyat (KUR) | Rp12,20 triliun untuk 210.717 debitur |
Penyaluran KUR didominasi sektor pertanian (Rp6,08 triliun) dan perdagangan (Rp3,87 triliun), dengan sebaran tertinggi di Kabupaten Bone.
Dari hasil evaluasi, Kemenkeu menyimpulkan bahwa APBN Sulsel 2025 berfungsi efektif menjaga keseimbangan fiskal daerah. Namun, tingkat ketergantungan terhadap dana pusat masih tinggi, sehingga perlu dorongan peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan efisiensi belanja.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulsel, Supendi, menyatakan bahwa pengelolaan APBN Sulsel terus diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung dunia usaha, dan memperkuat layanan publik.
Sementara Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar, Wibawa Pram Sihombing, menegaskan penguatan aset negara dan efisiensi belanja menjadi prioritas tahun ini.
Kinerja APBN Sulsel 2025
| Aspek | Capaian Utama |
|---|---|
| Pendapatan Negara | Rp10,51 triliun (62,47% target) |
| Belanja Negara | Rp36,92 triliun (67,01% pagu) |
| Transfer ke Daerah | Rp23,39 triliun (74,11% pagu) |
| Penyaluran KUR | Rp12,20 triliun, dominan sektor pertanian |
| Program Sosial dan Pendidikan | Makan bergizi, TPG, Koperasi Merah Putih, FLPP |
| Kontribusi terhadap Pertumbuhan | Positif, menjaga inflasi dan daya beli masyarakat |
Kinerja APBN hingga triwulan III 2025 menegaskan peran strategis fiskal dalam menopang ekonomi Sulawesi Selatan. Pemerintah memastikan kebijakan belanja dan pendapatan tetap adaptif, transparan, serta berorientasi pada pemerataan dan kesejahteraan rakyat.
Kegiatan Konferensi ini dihadiri oleh Wibawa Pram Sihombing – Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar
Supendi – Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulsel
YFR Hermiyana – Kepala Kanwil DJP Sulselbartra
Alimuddin Lisaw – Kabid Kepabeanan & Cukai DJBC Sulbagsel
Moderator: Arfin – Widyaiswara BDK Makassar (Red).
