MAKASSAR, INSERTRAKYAT.com — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Tani Merdeka Indonesia (TMI) Provinsi Sulawesi Selatan berharap kepada pemerintah agar mempermudah akses dan menambah kuota khusus Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi petani dan nelayan. Sabtu, (8/11/2025).
Sebelumnya, Insertrakyat.com melakukan Investigasi di Desa Tongke – Tongke dan sejumlah wilayah pesisir di Sinjai. Sejumlah ABK Kapal mengaku seringkali kesulitan untuk melakukan aktivitas Nelayan secara berkelanjutan, penyebab utama salah satunya adalah faktor BBM Subsidi yang masih minim pasokan.
Sementara itu, Kepala Desa Tongke Tongke, Sirajuddin yang dikonfirmasi terkait dengan hal tersebut mengatakan bahwa di Desa Tongke Tongke terdapat kurang lebih 300 kapal nelayan. Satu kapal dapat membutuhkan BBM sebanyak 1.000 sampai dengan 1.500 liter dalam satu kali keberangkatan untuk mencari ikan.
“Satu kapal butuh 1000 Liter sampai dengan 1500 liter solar, ini untuk kebutuhan perjalanan dan mencari ikan selama beberapa waktu di tengah laut,” kata Sirajuddin saat ditemui, di Tongke Tongke, Jum’at, (7/10/2025) sore.
Sirajuddin tak membantah adanya keluhan Masyarakat Nelayan yang menilai nihilnya pasokan BBM Subsidi.
Sementara itu, menurut Tani Merdeka Indonesia, ketersediaan BBM dengan harga terjangkau dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas biaya produksi serta keberlanjutan usaha di sektor pertanian dan perikanan.
Ketua DPW TMI Sulsel, Abd. Jalal, menegaskan bahwa hingga kini banyak petani dan nelayan di lapangan masih kesulitan memperoleh BBM bersubsidi. Penyebabnya, regulasi terlalu ketat dan titik distribusi terbatas di wilayah pedesaan dan pesisir.
“Kami mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi sistem distribusi BBM bersubsidi. Tujuannya agar tetap tepat sasaran, tetapi tidak menyulitkan petani dan nelayan kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat,” ujar Abd. Jalal kepada Insertrakyat.com di Kota Makassar, Sabtu siang.
Ia menekankan perlunya kebijakan afirmatif agar petani dan nelayan terdaftar resmi sebagai penerima manfaat. Dengan begitu, potensi kelangkaan maupun penyelewengan distribusi di lapangan dapat diminimalkan.
Sementara itu, Sekretaris Wilayah DPW TMI Sulsel, Alfian, menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, Pertamina, dan organisasi tani serta nelayan. Menurutnya, transparansi dan basis data akurat menjadi kunci menata ulang sistem distribusi BBM subsidi.
“Kami siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendata dan mengawasi penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran,” ujar Alfian.
Senada dengan itu, Ketua Bidang Hukum DPW TMI Sulsel, Fahri Rivaldi, menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi secara tegas dan berkeadilan.
“Jangan sampai aturan yang dibuat justru menjerat petani kecil, sementara pelaku penyalahgunaan skala besar dibiarkan,” tegasnya.
Adapun Ketua OKK DPW TMI Sulsel, Muh. Abduh, menambahkan bahwa Tani Merdeka Indonesia akan terus memperkuat barisan masyarakat tani dan nelayan. Ia menilai perjuangan akses energi yang adil dan berkelanjutan merupakan bagian dari kedaulatan pangan nasional.
Melalui pernyataan resmi ini, DPW Tani Merdeka Indonesia Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya sebagai wadah perjuangan rakyat tani dan nelayan untuk mewujudkan kemandirian pangan, keadilan energi, dan kesejahteraan ekonomi berbasis kerakyatan di Sulawesi Selatan.
(S/Abdul Azizul)
