FENOMENA hidrometeorologis pada akhir November 2025 menunjukkan bahwa lanskap bencana di Indonesia telah bergerak menuju dinamika alam dalam ketidakstabilan ekologis kronis. Di berbagai daerah, curah hujan berintensitas tinggi menciptakan rangkaian banjir meluas, sementara sejumlah kawasan lain menghadapi hembusan angin kencang yang memperbesar spektrum kerentanan. Pola ini menandai bahwa gangguan atmosfer tidak lagi bersifat siklik, tetapi berkembang sebagai anomali klimatologis yang memperlebar risiko sosial ekologis masyarakat.
Berdasarkan penjelasan resmi Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Ph.D, daerah Cilacap menjadi salah satu wilayah yang mengalami tekanan paling siginifikan. Sistem aliran Sungai Cikawung dan Citanduy memasuki kondisi overcapacity, menghasilkan limpasan yang merendam ribuan rumah serta merusak fasilitas publik. Situasi peringatan darurat yang diperpanjang hingga pertengahan 2026 merefleksikan bahwa kerentanan hidrologis di daerah tersebut telah melewati batas toleransi alam.
Daerah Bima juga menghadapi kenyataan serupa. Genangan yang menyapu Desa Kore menunjukkan kombinasi antara keterbatasan infrastruktur penahan banjir dan tingginya surface runoff dari wilayah hulu.
Daerah Jombang pun tidak luput; curah hujan tinggi di kawasan padat penduduk memproduksi banjir dangkal namun merata, ciri khas degradasi sistem drainase urban. Angin kencang yang memukul Sleman memperlihatkan cascade effect, ketika hujan lebat memicu kejadian turunan berupa tumbangnya pohon dan menimbulkan korban luka.
Daerah Aceh juga tidak luput dari dampak banjir.
“BNPB mengeluarkan proyeksi outlook hidrometeorologi tiga hari ke depan, menyebut kemungkinan hujan intens di banyak daerah. Peringatan ini bukan sekadar alarm cuaca, melainkan sinyal bahwa negara harus mengadopsi tata kelola risiko yang lebih presisi berbasis data atmosferik dan kajian kapasitas lingkungan,” tandasnya.
Warkop dan Sawah Terdampak Genangan
Aceh Timur menghadapi salah satu episode banjir paling destruktif di penghujung tahun 2025. Hujan ekstrem yang mengguyur berhari hari (4 hari) menciptakan limpasan deras dari badan sungai yang kemudian menerobos permukiman. Dusun Teladan, Desa Seuneubok Saboh, merupakan titik paling terdampak. Rumah dan sawah warga berubah menjadi pulau -pulau terasing, sementara warung kopi simpul ekonomi lokal lenyap di bawah genangan setinggi dada orang dewasa.
Ketika anggota Komisi C DPRK Aceh Timur, Jalaluddin S Pdi, melakukan kunjungan lapangan, ia menjumpai lanskap banjir yang membentang tanpa ujung. Warga bergegas menyelamatkan perabot yang masih bisa dijangkau, menciptakan suasana collective distress akibat ketidakpastian yang terus meningkat. Banjir di sana sangat merusak ruang tinggal rumah tangga warga, dan menghancurkan sawah yang baru ditanami benih padi. Dalam kerusakan pada lahan basah seperti itu menandakan potensi crop failure total yang berdampak langsung terhadap ketahanan pangan tingkat desa.
Lumpuhnya mobilitas memperburuk keadaan. Jalan utama lintas pemukiman sempat tak bisa dilalui sama sekali, warung berhenti beroperasi, dan warga tertahan di rumah tanpa akses ekonomi memadai.
Dewan Jalaluddin menyebut solusi salah satunya adalah normalisasi sungai.
Menurut dia normalisasi adalah kebutuhan mendesak. Namun, tanpa kebijakan lintas sektor mulai dari tata ruang, pengendalian sedimentasi, hingga pengelolaan DAS banjir Aceh Timur akan terus menjadi bencana berulang.
“Keterlibatan pemerintah provinsi dan pusat menjadi keniscayaan untuk mengangkat persoalan ini ke level kebijakan struktural. Kami akan memperjuangkan kepentingan masyarakat agar kondisi dan masalah ini segera teratasi,” kata Dewan Jalaludin, Sabtu, (22/11/2025).
Instruksi Gubernur
Gubernur Aceh, Mualem, telah lebih dulu mengeluarkan instruksi mitigasi merespons surat edaran Mendagri tentang kesiapsiagaan hidrometeorologis. Instruksi tersebut bukan sekadar formulasi administratif, tetapi struktur kerja mitigasi sistemik mencakup pemetaan risiko, aktivasi posko, pemantauan cuaca real time, optimalisasi anggaran BTT, hingga penanganan darurat berbasis SPM kebencanaan.
Peningkatan mobilitas pada masa libur akhir tahun menjadi salah satu variabel dalam kerangka mitigasi, sebab dinamika pergerakan penduduk seringkali memperbesar risiko terhadap peristiwa banjir dan longsor. Pemerintah daerah diperintahkan untuk meningkatkan fungsi pos komando, memperkuat koordinasi lintas instansi, dan memastikan publik menerima informasi yang benar dari kanal resmi BPBD dan BMKG.
Banyak daerah di Aceh, termasuk Aceh Timur, telah menetapkan status siaga darurat. Keputusan ini memicu aktivasi penuh unsur TNI, Polri, relawan, TAGANA, dan berbagai perangkat teknis lainnya. Dengan struktur komando yang aktif, diharapkan proses respons dapat bergerak cepat sebelum dampak meluas menjadi krisis kemanusiaan.
Madat Kritis Sistem Irigasi
Pemerintah Kecamatan Madat melaporkan banjir meluas yang menggenangi 26 gampong. Air mulai memasuki rumah rumah sejak dini hari ketika irigasi dan tanggul tidak lagi mampu menahan tekanan aliran dari hulu. Tanjung Menjei dan Paya Naden berada dalam kondisi paling rentan, dengan genangan mencapai paha orang dewasa saat posisi berdiri.
Keuchik setempat, Ismail Budiman, menjelaskan kepada wartawan, bahwa sejumlah akses irigasi mengalami penyumbatan, menciptakan hydraulic overload yang memicu luapan tak terkendali.
Pemerintah Kecamatan dan Warga mencoba memperbaiki jalur air secara mandiri dengan alat seadanya, namun potensi jebolnya tanggul membuat situasi berada dalam zona kritis. Pemerintah kecamatan kini melakukan pemantauan berkala. Jika hujan kembali meningkat, proses evakuasi akan diberlakukan secara menyeluruh.
Fragmen 2 November
Awal November menunjukkan bahwa Aceh Timur sudah berada pada kondisi waspada. Banjir yang merendam puluhan rumah di Gampong Alue Sentang menegaskan bahwa sistem tata air lokal telah mengalami tekanan struktural. Hujan deras selama tiga jam saja, pada 2 November mampu memproduksi genangan hingga 50 senti meter, menandakan kapasitas penyerapan yang rendah di kawasan pemukiman dataran rendah.
Dalam berbagai kasus banjir di Aceh, BPBA mengerahkan TRC untuk kaji cepat dan pendataan, sementara warga melakukan evakuasi mandiri. Plh Kepala Pelaksana BPBA, Abd Aziz SH M Si, menegaskan bahwa, intensitas hujan ekstrem telah menjadi faktor utama pemicu terjadinya banjir dan genangan air.
Dalam kejadian ini, kerugian materil terdata kaji cepat antara lain sebanyak 55 unit rumah terendam banjir dan 55 KK terdampak.
Namun pengelolaan risiko, juga dinilai oleh Masyarakat tidak cermat, dimana kejadian berulang ini mengindikasikan bahwa penguatan infrastruktur pengendali banjir adalah kebutuhan yang tidak bisa lagi ditunda. “Akan tetapi pemerintah masih setengah bergerak,” kata M yang juga warga Aceh.
Dalam berbagai sumber tidak ada informasi yang mengaitkan data Bencana alam ini dengan gelombang bencana gempa Bumi dan Tsunami.
Warga dihimbau agar tetap mewaspadai potensi Disinformasi di ruang publik dan digital.
Ikuti Grup dan Saluran WhatsApp Insertrakyat.com dan temukan berita menarik lainnya ⤵️
