SURABAYA, INSERTRAKYAT.com – Aliansi Madura Indonesia (AMI) mendesak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk melakukan pemecatan terhadap Aboe Bakar Al-Habsyi atas pernyataannya yang dinilai telah menimbulkan kegaduhan dan melukai kehormatan ulama Madura. Desakan tersebut disampaikan dalam aksi demonstrasi di Kantor DPW PKS Jawa Timur, Selasa 14 April 2026, yang sekaligus menjadi sorotan setelah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI turut menangani kasus terkait pernyataan tersebut.
Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar, SE., SH., menegaskan bahwa pernyataan Aboe Bakar tidak dapat dipandang sebagai kekeliruan biasa, melainkan telah menyentuh ranah sensitif yang berkaitan dengan martabat ulama dan masyarakat Madura.
“Ini bukan sekadar kesalahan komunikasi. Ini sudah menyangkut kehormatan ulama dan tidak bisa dianggap sepele. Untuk itu AMI desak Partai PKS pecat Aboe Bakar, sekarang juga,” ujarnya.
Ia menambahkan, pernyataan tersebut berpotensi memicu ketegangan sosial karena dikaitkan dengan isu SARA yang sensitif di tengah masyarakat.
“Ketika sudah menyeret wilayah dan kelompok tertentu, dampaknya bisa meluas dan berbahaya bagi persatuan,” ujarnya.
Dalam tuntutannya, AMI meminta DPP PKS segera mengambil langkah tegas berupa evaluasi hingga pemecatan terhadap Aboe Bakar Al-Habsyi. AMI juga menilai permintaan maaf melalui media sosial tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan yang sudah berkembang di publik.
“Permintaan maaf harus dilakukan secara langsung kepada ulama dan masyarakat Madura di berbagai daerah, bukan hanya di media sosial,” tegas Baihaki.
Perwakilan DPW PKS Jawa Timur yang menerima massa aksi menyatakan akan meneruskan aspirasi tersebut ke tingkat Dewan Pimpinan Pusat untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme partai.
Sementara itu, di tempat terpisah, Aboe Bakar Al-Habsyi telah menjalani pemeriksaan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terkait pernyataannya dalam rapat kerja bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sempat menuai polemik di ruang publik.
Dalam keterangannya usai pemeriksaan, Aboe Bakar menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Madura, termasuk para ulama dan tokoh masyarakat di Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.
Ia mengakui adanya kekeliruan dalam penyampaian pernyataan yang kemudian menimbulkan beragam tafsir di masyarakat.
“Saya mohon maaf atas pernyataan yang menimbulkan kegaduhan. Tidak ada niat sedikit pun untuk mendiskreditkan ulama atau pesantren,” ujarnya.
Aboe juga menyatakan akan melakukan klarifikasi langsung kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan serta menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran dalam berkomunikasi di ruang publik.
Sebelumnya, dalam rapat Komisi III DPR RI bersama BNN, Aboe Bakar menyinggung potensi peredaran narkotika di berbagai lapisan masyarakat, termasuk dugaan yang kemudian memicu polemik setelah potongan pernyataannya beredar luas.
Kendati demikian, AMI menegaskan akan terus mengawal perkembangan kasus ini hingga ada keputusan resmi dari pihak partai maupun lembaga terkait. (Refit/Refit).
