JAKARTA, INSERTRAKYAT.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan peran strategis pemerintah daerah (Pemda) dalam mendorong produktivitas nasional dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Hal itu disampaikannya saat peluncuran Dokumen Master Plan Produktivitas Nasional 2025–2029 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Tito menilai, sistem pemerintahan semi-desentralisasi memberi kewenangan luas kepada Pemda dalam mengelola urusan pemerintahan konkuren. Karenanya, mesin pemerintahan daerah harus bergerak seirama dengan pemerintah pusat agar hasil pembangunan maksimal.
“Kalau pusat saja yang bekerja tanpa didorong oleh mesin daerah yang juga bekerja penuh, hasilnya tidak akan maksimal,” tegas Mendagri.
Menurut Tito, dokumen Master Plan Produktivitas Nasional yang disusun Bappenas akan menjadi acuan penting bagi Kemendagri dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Pemda.
Tito mengapresiasi Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dan seluruh tim penyusun dokumen produktivitas nasional tersebut.
“Bapak Menteri PPN sudah membuat cetak biru yang akan diikuti semua K/L, termasuk pemerintah daerah,” ujarnya.
Mendagri mengungkapkan, Kemendagri telah lama mendorong Pemda untuk melakukan efisiensi dan optimalisasi belanja daerah agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran.
Tito mencontohkan Kabupaten Lahat yang berhasil menghemat anggaran dan mengalihkannya untuk pembangunan sistem irigasi pertanian. Langkah itu terbukti langsung membantu masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
“Efisiensi belanja wajib dilakukan supaya tidak terjadi pemborosan,” kata Tito.
Selain efisiensi, Mendagri juga menyoroti pentingnya pengendalian inflasi daerah. Ia menjelaskan, selama hampir tiga tahun terakhir, Kemendagri secara konsisten menggelar rapat mingguan bersama seluruh Pemda untuk membahas dan memantau inflasi.
“Mendagri ditunjuk melalui Perpres sebagai koordinator tim pengendali inflasi daerah, dan kami lakukan rapat secara konsisten,” jelasnya.
Pemerintah menargetkan inflasi nasional sebesar 2,5 persen ±1 persen, agar tetap menguntungkan produsen dan konsumen. Berdasarkan data BPS per 1 Oktober 2025, inflasi nasional dari September 2024 ke September 2025 tercatat 2,65 persen.
Tito juga mendorong Pemda mengembangkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi dan digitalisasi pajak serta retribusi.
Retribusi kata Tito, dapat menutup potensi kebocoran penerimaan dan memastikan seluruh pendapatan masuk ke kas daerah.
Selain itu, digitalisasi diyakini menjadi fondasi penting bagi penerapan e-government nasional berbasis data kependudukan.
“Data kependudukan dari Ditjen Dukcapil telah mencakup hampir seluruh penduduk Indonesia. Kami sudah siap jika dijadikan platform utama e-government,” tegasnya.
Mendagri juga meminta Pemda memanfaatkan Program Strategis Nasional (PSN) di wilayah masing-masing. Program tersebut dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan daerah.
“Program berbasis kerakyatan yang disampaikan Presiden, bila tereksekusi baik, akan sangat mendongkrak ekonomi karena langsung menyentuh rakyat,” jelas Tito.
Tito menegaskan, Pemda juga perlu menghidupkan sektor swasta dengan memberikan kemudahan perizinan. Mal Pelayanan Publik (MPP) menjadi contoh keberhasilan daerah dalam menerapkan pelayanan digital yang cepat dan efisien.
“Kini masyarakat tidak perlu lagi berpindah-pindah kantor, cukup di satu mal pelayanan,” ujarnya.
Mendagri menyoroti pentingnya penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai fondasi ekonomi lokal. Ia mencontohkan DIY yang mampu bertahan saat pandemi Covid-19 berkat daya tahan UMKM-nya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya hilirisasi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan agar Indonesia tidak terus bergantung pada ekspor bahan mentah.
Ia mengapresiasi langkah Pemprov Kepulauan Riau yang berhasil membuka kerja sama ekspor produk pangan ke Singapura. Langkah tersebut dinilai bukan hanya menambah PAD, tapi juga menciptakan lapangan kerja baru.
Sebagai bentuk penghargaan terhadap semangat produktivitas daerah, Mendagri mengusulkan pembentukan Productivity Award bagi Pemda berprestasi, lengkap dengan insentif keuangan.
Menurutnya, penghargaan tersebut akan menjadi pemicu bagi daerah untuk terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi pembangunan.
Peluncuran dokumen Master Plan Produktivitas Nasional 2025–2029 menjadi tonggak awal sinergi nasional antara pusat dan daerah dalam mewujudkan Indonesia yang produktif dan berdaya saing tinggi.
Forum tersebut dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Sekjen Asian Productivity Organization Indra Pradana Singawinata, serta pejabat terkait lainnya.
“Pemda adalah mesin produktivitas nasional. Tanpa peran aktif daerah, target besar ekonomi Indonesia sulit dicapai,” pungkas Mendagri Tito Karnavian. (ADV).
