SUMEDANG, INSERTRAKYAT.COM – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, menegaskan perlunya sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan prioritas pembangunan serta menyinkronkan program dan anggaran.
Pernyataan itu disampaikan saat memimpin apel pagi di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (29/10/2025), sebelum membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025.
Tomsi meminta para Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memanfaatkan forum Rakor seefektif mungkin.
Ia menekankan pentingnya menyamakan persepsi, menyusun prioritas nyata, dan memperkuat integrasi kebijakan pembangunan pusat dan daerah.
“Kita harus tahu mana yang menjadi skala prioritas. Itu sebagai bahan masukan kepada K/L untuk diprioritaskan,” tegas Tomsi.
Ia mengingatkan agar Rakor tidak berhenti pada tataran seremonial tanpa hasil konkret.
Menurutnya, tanggung jawab, kedisiplinan, dan komitmen penuh setiap peserta menjadi penentu keberhasilan forum.
“Saya tidak ingin kumpul di sini tapi pulang sia-sia tanpa hasil konkret. Kalau capek, kepalang capek, tapi jelas hasilnya,” ujar Tomsi menekankan.
Sekjen Kemendagri itu menyoroti kelemahan klasik banyak daerah yang sering menumpuk realisasi anggaran di akhir tahun.
Menurutnya, hal itu disebabkan lemahnya perencanaan sejak awal periode.
Ia mendorong agar kepala daerah membangun sistem perencanaan yang matang dan terukur sejak awal tahun anggaran.
“Kemendagri terus berupaya meningkatkan kualitas perencanaan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi,” jelasnya.
Tomsi mencontohkan langkah Kemendagri sebagai induk organisasi pemerintahan daerah yang harus menjadi teladan dalam manajemen perencanaan.
Ia berharap hasil Rakor kali ini benar-benar mampu menelurkan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Program yang teman-teman buat itu harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya menegaskan kembali.
Lebih jauh, Tomsi mengingatkan nilai tanggung jawab moral bagi setiap pejabat publik.
Ia meminta seluruh peserta Rakor menanamkan semangat kerja keras dan pengabdian nyata kepada masyarakat.
“Hayati tanggung jawab kita. Kalau tidak mau bekerja keras dan bertanggung jawab terhadap masyarakat, jangan pegang jabatan itu,” tandasnya.
Forum Rakor yang berlangsung sejak 26 hingga 29 Oktober 2025 itu diikuti berbagai perwakilan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Rakor ini menjadi momentum penting memperkuat sinergi perencanaan lintas sektor demi efektivitas pembangunan nasional dan daerah.
Kegiatan ini juga diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret untuk menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program prioritas 2025 yang selaras antara pusat dan daerah. (Red).
