JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai kasus kematian seorang anak sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur (NTT) akibat tekanan ekonomi karena tidak mampu membeli buku sebagai wujud lemahnya perlindungan negara terhadap anak dari keluarga miskin. Senin, (9/2).
Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Keluarga, Eko Yuliarti Siroj, menyatakan peristiwa tersebut tidak bisa dilihat sebagai kasus individu tetapi sebagai dampak langsung dari kemiskinan ekstrem yang tidak ditangani secara serius oleh negara.
“Ini akibat kemiskinan yang dibiarkan. Anak-anak dari keluarga miskin tidak mendapatkan perlindungan yang cukup dari negara,” kata Eko di Jakarta baru – baru ini.
PKS menilai sistem perlindungan sosial dan layanan dasar belum menyentuh kelompok paling rentan, terutama di wilayah tertinggal seperti NTT. Akses pendidikan, layanan kesehatan mental, dan pendampingan keluarga miskin dinilai masih lemah.
Menurut Eko, beban psikologis anak akibat tekanan ekonomi menunjukkan bahwa kemiskinan sangat berdampak pada pemenuhan kebutuhan fisik, mental dan emosional anak.
“Kalau kebutuhan dasar seperti buku saja tidak bisa dipenuhi, maka tekanan itu pasti jatuh ke anak,” tegasnya.
PKS mendesak pemerintah memperkuat kebijakan perlindungan sosial secara mapan. Menurut Yuliarti, Program bantuan pendidikan dan pendampingan keluarga miskin ekstrem seharusnya benar-benar menjangkau langsung masyarakat bawah.
Yuliarti mendorong penguatan layanan pendampingan psikososial di sekolah dan komunitas, terutama di daerah miskin dan tertinggal.
“Negara harus hadir secara aktif, bukan hanya lewat data dan laporan,” sambungnya.
PKS menegaskan tragedi ini harus menjadi dasar evaluasi serius terhadap kebijakan pengentasan kemiskinan dan perlindungan anak.
“Kalau negara gagal melindungi anak dari keluarga miskin, maka kebijakan publiknya patut dipertanyakan,” kuncinya.
(das/agy)
