Aceh Tamiang InsertRakyat.com — Pemulihan sektor pendidikan pascabencana banjir dan longsor di Aceh mulai menunjukkan perkembangan signifikan.
Pemerintah Aceh memanfaatkan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler Tahun 2026 untuk mempercepat rehabilitasi sarana pembelajaran di sekolah-sekolah terdampak, seiring koordinasi dengan pemerintah pusat guna memastikan kegiatan belajar mengajar kembali berjalan normal.
Salah satu sekolah yang telah menuntaskan rehabilitasi mobiler adalah SMA Negeri 3 Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang. Sekolah tersebut menyelesaikan perbaikan meja dan kursi siswa yang rusak akibat bencana hidrometeorologi.
Rehabilitasi mobiler di sekolah tersebut menjadi bagian dari upaya pemulihan layanan pendidikan agar proses pembelajaran tidak terus terganggu akibat keterbatasan sarana.
Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan setelah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyetujui usulan Pemerintah Aceh terkait fleksibilitas penggunaan Dana BOSP Tahun 2026 bagi satuan pendidikan terdampak bencana.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, menyatakan bahwa, rehabilitasi mobiler di SMAN 3 Manyak Payed telah rampung seluruhnya.
“Sebanyak 90 set meja dan kursi siswa kini kembali dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar,” ungkap Murthalamuddin kepada InsertRakyat.com, (17/1/2026).
Ia menjelaskan, kerusakan mobiler pascabanjir sebelumnya berdampak langsung terhadap proses pembelajaran karena sebagian besar fasilitas tidak lagi layak pakai.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, rehabilitasi dilakukan melalui skema perbaikan dan perakitan ulang. Pekerjaan meliputi pembongkaran, pembersihan, pencucian, penggantian komponen yang rusak, serta pemasangan kembali mobiler.
Seluruh proses rehabilitasi dilaksanakan berdasarkan rencana anggaran biaya yang telah disusun, dengan tetap memperhatikan ketentuan teknis Dana BOSP.
Pendekatan efisiensi material diterapkan dalam proses rehabilitasi, salah satunya melalui penggunaan material plywood, guna menjaga pengendalian anggaran tanpa mengurangi fungsi dan keamanan sarana pembelajaran.
Murthalamuddin menyebutkan, hingga pertengahan Januari 2026 rehabilitasi mobiler di Kabupaten Aceh Tamiang telah mencapai lebih dari 3.000 set meja dan kursi siswa dari berbagai satuan pendidikan.
Pendanaan rehabilitasi tersebut bersumber dari Dana BOSP Reguler Tahun 2026 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang pengelolaan dana operasional satuan pendidikan.
Dalam peraturan tersebut, satuan pendidikan terdampak bencana diperbolehkan menggunakan Dana BOSP untuk pemeliharaan sarana dan prasarana melebihi batas normal, dengan ketentuan disertai laporan kerusakan yang sah.
Selain itu, penggunaan dana wajib dilengkapi dengan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah daerah untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran.
Sebagai juru bicara Posko Penanganan Bencana Aceh, Murthalamuddin mendorong sekolah-sekolah terdampak banjir dan longsor agar segera menyelesaikan rehabilitasi sarana pembelajaran.
Ia menegaskan bahwa pemulihan sektor pendidikan menjadi prioritas agar peserta didik tidak mengalami gangguan berkepanjangan dalam mengikuti proses belajar mengajar.
Kadisdik Temui Gubernur Aceh
Sebelumnya, Kadis, Murthalamuddin melaporkan perkembangan pemulihan pendidikan pascabencana kepada Gubernur Aceh, Mualem, dalam pertemuan di Kantor Penghubung Pemerintah Aceh, Jalan Gondangdia, Jakarta, Jumat, 16 Januari 2026.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas progres pembersihan lingkungan sekolah terdampak bencana yang hingga kini masih dilakukan secara bertahap di sejumlah wilayah.
Selain pembersihan, laporan juga mencakup rencana rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan sekolah, termasuk rehabilitasi mobiler serta sarana penunjang pembelajaran yang rusak.
Murthalamuddin juga menyampaikan perkembangan pendataan kerusakan secara menyeluruh serta percepatan penyusunan dokumen teknis rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai dasar pengajuan dukungan anggaran.
Koordinasi lintas sektor dengan kementerian dan lembaga terkait terus dilakukan untuk memastikan dukungan teknis dan anggaran berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
Dalam laporannya, Murthalamuddin menekankan bahwa pemulihan pendidikan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik sekolah, tetapi juga pada pemulihan proses belajar mengajar yang aman dan kondusif.
Pemerintah Aceh turut menyiapkan pendampingan psikososial bagi peserta didik dan tenaga pendidik sebagai bagian dari agenda pemulihan pascabencana.
Gubernur Aceh, Mualem, menekankan pentingnya percepatan pemulihan sektor pendidikan serta transparansi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Ia meminta seluruh jajaran pemerintah daerah bekerja cepat dan berpihak pada kebutuhan masyarakat, khususnya dalam memastikan sekolah kembali berfungsi.
Pemerintah Aceh berharap langkah-langkah pemulihan yang dilakukan dapat mempercepat kebangkitan sektor pendidikan serta memperkuat kepercayaan publik dalam penanganan pascabencana di Aceh.
