ARSITEKTUR fiskal negara kian transparan dan menunjukkan denyut presisi di Sulawesi Selatan. Hingga 30 November 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) regional Sulsel mencatatkan kinerja solid dengan realisasi belanja mencapai Rp47,28 triliun. Pergulatan Angka ini menopang kehidupan sosial-ekonomi sekitar 9,5 juta penduduk Sulawesi Selatan.
Secara visual hal tersebut sebelumnya terungkap dalam konferensi pers Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar Selasa, 23 Desember 2025, di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, sekaligus disiarkan secara daring melalui kanal resmi Kementerian Keuangan.
Forum ini menjadi ruang akuntabilitas publik untuk memotret kesehatan fiskal daerah dalam bingkai APBN 2025, begitu kata Humas DJP Sulselbartra Sumin saat dikonfirmasi Insertrakyat.com, Rabu, 24 Desember melalui seluler dan daring.
Adapun diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan sistem OMSPAN, APBN 2025 di Sulawesi Selatan berfungsi optimal sebagai instrumen redistribusi pendapatan dan stabilisasi ekonomi. Negara hadir melalui subsidi energi, akses pangan terjangkau, infrastruktur jalan, layanan pendidikan, hingga pembayaran gaji aparatur dan tenaga pendidik.
“Pendapatan terjaga, belanja terfokus, dan transfer ke daerah terus diperkuat untuk mendorong pemerataan,” demikian benang merah paparan kinerja fiskal regional Sulsel, — kata Sumin.
Dari sisi pendapatan, penerimaan negara di Sulawesi Selatan hingga akhir November 2025 mencapai Rp13,3 triliun atau 78,99 persen dari target tahunan. Pilar utama tetap ditopang oleh sektor perpajakan.
Realisasi penerimaan pajak tercatat Rp9,3 triliun atau 70,11 persen dari target Rp13,27 triliun. Komposisinya meliputi Pajak Penghasilan (PPh) Rp4,3 triliun, Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM Rp4,2 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp60,7 miliar, serta pajak lainnya Rp743,7 miliar.
Sementara itu, sektor Kepabeanan dan Cukai justru mencatatkan kinerja ekspansif dengan realisasi Rp342,5 miliar atau 106,85 persen dari target. Bea Masuk menyumbang Rp201,2 miliar, Bea Keluar Rp50,5 miliar, dan Cukai Rp90,8 miliar.
Kinerja paling impresif datang dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencapai Rp3,6 triliun atau 112,94 persen dari target. Mayoritas bersumber dari PNBP Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp2,5 triliun, menandakan optimalisasi aset dan layanan negara di sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya.
Dari sisi belanja, APBN berperan sebagai fiscal stimulus utama bagi perekonomian Sulsel. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi Rp18,0 triliun atau 74,21 persen dari pagu Rp24,3 triliun. Implementasi Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran tidak menggerus belanja strategis, melainkan mengarahkan belanja pada program prioritas nasional dan hasil restrukturisasi kementerian/lembaga.
Belanja pegawai menjadi komponen dominan dengan realisasi Rp9,8 triliun (90,86 persen), menopang penghasilan sekitar 50 ribu personel TNI/Polri, 14 ribu guru dan dosen, 35 ribu PNS, serta 9 ribu PPPK. Ini mencerminkan fungsi APBN sebagai automatic stabilizer bagi daya beli aparatur negara.
Belanja barang mencapai Rp6,6 triliun (63,72 persen), mendukung operasional 767 satuan kerja di 52 kementerian/lembaga di Sulsel. Sementara belanja modal sebesar Rp1,5 triliun (50,12 persen) diarahkan pada pembangunan infrastruktur fisik, mulai dari jembatan gantung Minasa Upa, Benteng Pattiro, hingga fasilitas pelabuhan di Kalatoa dan Jinato, Selayar, serta sarana kampus UIN Alauddin Makassar.
Belanja bantuan sosial pun nyaris paripurna. Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) terealisasi Rp101,1 miliar atau 99,41 persen, menjangkau ribuan penerima di 11 kabupaten/kota.
Belanja Transfer ke Daerah (TKD) menjadi tulang punggung fiskal pemerintah daerah. Hingga November 2025, TKD Sulsel terealisasi Rp29,3 triliun atau 92,61 persen dari pagu Rp31,6 triliun. Dana Alokasi Umum (DAU) mendominasi dengan Rp19,9 triliun, disusul DAK Rp6,5 triliun, Dana Desa Rp1,8 triliun, DBH Rp858,2 miliar, dan Dana Insentif Fiskal Rp253,6 miliar.
Dana tersebut digunakan untuk berbagai proyek strategis berbasis pelayanan dasar, seperti peningkatan gedung posyandu di Luwu Timur, pengadaan karoseri ambulans di Sinjai, hingga rehabilitasi jaringan irigasi di Parepare.
Dalam pembahasan tematik, ditegaskan bahwa belanja negara mencakup spektrum luas: pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, pertahanan-keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan, hingga perlindungan sosial.
Uang pajak rakyat Sulsel kembali ke publik dalam bentuk jalan irigasi Gilireng Kiri Wajo, jembatan Minasa Upa, fasilitas pelabuhan Selayar, serta pemeliharaan jalan protokol Makassar melalui skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Program strategis nasional pun berjalan “on the track”. Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 1,47 juta siswa di 24 kabupaten/kota. Tunjangan Profesi Guru tersalurkan Rp3,19 triliun kepada 275.739 guru. Sebanyak 16 Sekolah Rakyat terbentuk, melampaui target awal.
Di sektor ekonomi kerakyatan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersalur Rp15,98 triliun kepada 271.797 debitur, didominasi sektor pertanian dan perdagangan, dengan distribusi terbesar di Kabupaten Bone. Sementara Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai Rp2,71 triliun untuk 21.693 unit rumah.
Meski kinerja fiskal dinilai solid dan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional, laporan ini juga menegaskan satu tantangan struktural: tingginya ketergantungan daerah terhadap dana pusat. Transfer ke daerah menyumbang lebih dari 70 persen pendapatan APBD, menandakan urgensi penguatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi pajak daerah dan pengembangan basis ekonomi lokal.
Kendati demikian, Konferensi pers tersebut menghadirkan para pemangku kebijakan fiskal regional, mulai dari Kepala Kanwil DJPb Sulsel Supendi, Kanwil DJP Sulselbartra Adnan Muis, Kanwil DJBC Sulbagsel Alimuddin Lisaw, hingga Kanwil DJKN Sulseltrabar Nandang Supriyadi, dengan moderator Widyaiswara BDK Makassar, Arfin.
(Isma/Agy).
