JAKARTA,– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa upaya pengendalian inflasi nasional tidak cukup jika hanya mengandalkan kebijakan pemerintah pusat.

Namun, menurutnya, pendekatan daerah justru terbukti lebih efektif dalam menjaga stabilitas harga.

Hal tersebut disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah.

Kegiatan tersebut yang dirangkaikan dengan pembahasan strategi menjaga pertumbuhan ekonomi di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (26/5/2025).

“Sejak Oktober 2022, atas arahan Presiden, kita mendorong pendekatan daerah sebagai garda terdepan pengendalian inflasi. Hasilnya cukup nyata,” ungkap Tito dalam forum yang juga dihadiri para sekretaris daerah (sekda) secara hybrid.

BACA JUGA :  Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir: Data Inspektorat Baru 44 Pemda Sidak Inflasi, Ada Juga Temuan BPK RI terkait PU Sinjai, Ini Gimana Pak Tomsi?

Tito menyampaikan, inflasi nasional per April 2025 tercatat di angka 1,95 persen secara year-on-year (yoy), masih berada dalam target pemerintah sebesar 2,5 persen plus-minus 1 persen.

“Keseimbangan harga itu penting. Inflasi 1,5 persen menguntungkan konsumen karena harga terjangkau, tapi produsen juga masih untung. Sementara inflasi 3,5 persen masih bisa diterima masyarakat dan produsen juga dapat margin lebih,” jelas Tito.

BACA JUGA :  Menteri Dody: Kementerian PU Siap Mengairi Negeri, Menopang Swasembada Pangan

Untuk menjamin efektivitas di lapangan, Mendagri menugaskan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri untuk melakukan pemantauan mingguan terhadap program pengendalian inflasi di daerah.

Ia juga meminta Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir untuk menjadwalkan rapat virtual rutin bersama seluruh sekda.

“Koordinasi. Kami ingin daerah betul-betul punya data, peta, dan aksi nyata,” tegasnya.

Mendagri juga mengusulkan agar dana insentif fiskal, yang selama ini diberikan kepada daerah yang sukses menekan inflasi, diperluas cakupannya bagi daerah yang berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi.

BACA JUGA :  Iklim Inflasi Dipantau Kemendagri, BPS Sinjai : Harga Pangan Labil, Pemerintah Perlu Turun Tangan

“Daerah yang mampu jaga inflasi dan tumbuh ekonominya layak diberi penghargaan. Insentif fiskal harus menjadi motivasi, bukan sekadar reward,” tandasnya.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam memastikan harga tetap stabil, daya beli masyarakat terjaga, dan perekonomian daerah terus bertumbuh. (Lut/Lut).