Penulis: Anggytha Putrie Alvio Mahho Ghanny | Editor: Supriadi Buraerah
ACEH BESAR, INSERTRAKYAT.com —
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerima gelar kehormatan “Petua Panglima Hukom” dari Lembaga Wali Nanggroe Aceh. Prosesi penganugerahan digelar khidmat di Meuligoe Wali Nanggroe Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Rabu (12/11/2025).
Penganugerahan dilakukan langsung oleh Wali Nanggroe Aceh, Teungku Malik Mahmud Al Haythar, melalui penyematan lencana, selempang, dan prosesi peusijuk. Gelar tersebut menandai pengakuan resmi atas dedikasi dan peran Mendagri Tito dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan tata pemerintahan yang berkeadilan di Aceh.
Dalam sambutannya, Mendagri menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas penghormatan tersebut. Ia menilai gelar “Petua Panglima Hukom” merupakan penghargaan yang sangat istimewa karena diberikan oleh lembaga adat yang memiliki legitimasi sosial dan yuridis kuat di Aceh.
“Ini adalah lembaga yang secara hukum kuat dan secara sosial mendapatkan legitimasi. Saya mendapatkan penghargaan dari lembaga ini, tentu menjadi kebahagiaan yang luar biasa bagi saya,” ujar Mendagri Tito.
Menurut Tito, dirinya sama sekali tidak menyangka akan menerima gelar kehormatan tersebut. Ia menuturkan bahwa sebelumnya Wali Nanggroe bersama rombongan sempat berkunjung ke Kantor Kemendagri di Jakarta untuk berdiskusi mengenai perkembangan politik, keamanan, dan pembangunan di Aceh. Dalam pertemuan itu pula, Wali Nanggroe menyampaikan niat memberikan gelar adat kepada dirinya.
“Beliau menjelaskan bahwa selama saya menjadi Kapolri banyak memberikan perhatian kepada Aceh agar stabilitas dan keamanan tetap terjaga, dan saat menjadi Mendagri perhatian itu tetap berlanjut,” tuturnya.
Tito menilai penghargaan ini bukan hanya ditujukan kepada dirinya secara pribadi, tetapi juga kepada seluruh jajaran Kemendagri yang selama ini bekerja mendukung tata kelola pemerintahan Aceh. Ia berharap hubungan baik antara pemerintah pusat dan Aceh terus terjaga dalam semangat kebersamaan dan keistimewaan daerah.
Mendagri juga mengapresiasi perjuangan panjang masyarakat Aceh dalam mempertahankan jati diri, budaya, dan nilai Islam yang melekat kuat dalam sistem pemerintahan daerah. Ia menegaskan, proses perdamaian dan keistimewaan Aceh adalah hasil dari dialog dan rekonsiliasi yang patut dijaga sebagai warisan bangsa.
“Aceh memiliki sejarah panjang dan menjadi contoh dunia dalam penyelesaian konflik melalui perdamaian. Tugas kita adalah menjaga hasil perdamaian ini agar tidak tergerus waktu dan tetap berkelanjutan,” ucapnya.
Puspen Kemendagri menjelaskan bahwa gelar kehormatan “Petua Panglima Hukom Nanggroe” diberikan kepada Mendagri Tito karena kontribusinya yang nyata dalam menjaga keseimbangan antara hukum negara, adat, dan syariat Islam di Aceh. Ia dinilai mampu menerapkan pendekatan keilmuan, kebijakan berimbang, serta kepemimpinan yang visioner dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.
Gelar tersebut sekaligus menjadi simbol penghormatan terhadap upaya Mendagri dalam memperkokoh marwah Aceh sebagai daerah berkeistimewaan yang bersyariat Islam. Selain itu, penghargaan ini juga mencerminkan penghargaan masyarakat Aceh terhadap kepemimpinan nasional yang mengedepankan stabilitas, keadilan, dan kearifan lokal.
Wali Nanggroe Aceh, Teungku Malik Mahmud Al Haythar, dalam sambutannya menegaskan bahwa penghargaan tersebut diberikan karena Tito telah berperan besar dalam menjaga perdamaian dan stabilitas Aceh sejak masa tugasnya di Kepolisian hingga kini di Kemendagri.
“Dengan budi pekerti, kebijakan, dan komitmen yang konsisten terhadap keamanan serta kehormatan Aceh, beliau layak menyandang gelar Petua Panglima Hukom Nanggroe,” ujarnya.
Penganugerahan ini juga meneguhkan hubungan harmoni antara Lembaga Wali Nanggroe dengan Pemerintah Pusat. Keduanya berkomitmen memperkuat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai landasan hukum bagi otonomi khusus yang berkeadilan dan berbasis adat.
Rangkaian prosesi adat yang berlangsung penuh khidmat itu turut dihadiri para pejabat Pemerintah Aceh, tokoh adat, ulama, dan perwakilan masyarakat. Rangkaian acara tersebut menutup dengan doa bersama untuk kemaslahatan Aceh dan keberlanjutan pemerintahan yang damai.
