JAKARTA, INSERTRAKYAT.COM – Keselamatan transportasi dan keterlambatan pembangunan infrastruktur kembali jadi sorotan Komisi V DPR RI dalam rapat pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2026 bersama Kementerian Perhubungan.

Anggota Komisi V, Hamka B. Kady, menegaskan pemerintah tak boleh mengabaikan aspirasi rakyat yang sudah lama menunggu realisasi program. Ia menyindir proyek sisi darat Pelabuhan Pulau Rajuni dan Pulau Madu di Selayar, Sulawesi Selatan yang tak kunjung masuk daftar anggaran. [1000-?]. Ini menandakan kurang serius disikapi oleh Kemenhub RI.

BACA JUGA :  Pemda Perlu Tingkatkan Sumber Pendanaan Alternatif untuk Kemandirian Fiskal

“Warga Selayar hidup dari penyeberangan. Kalau tidak masuk program, mereka dirugikan. Ini kebutuhan dasar bagi rakyat,,” kata Hamka di Gedung Nusantara, Senayan, Rabu, (10/9/2025).

Selain infrastruktur, Hamka juga mengupas lemahnya pengawasan keselamatan pelayaran. Ia bahkan menyinggung insiden kecelakaan laut di Banyuwangi dan Manado sebagai bukti persoalan serius. Ironisnya tak kunjung ditangani tuntas.

“Ini penyakit tahunan yang selalu berulang. Harus ada pembenahan serius agar tragedi tidak terus terjadi,” tegas legislator Golkar itu.

BACA JUGA :  Fasilitas Kapal Raksasa Rute Bone - Kolaka Dikeluhkan Penumpang, Ada Apa

Hamka meminta pejabat eselon I Kemenhub, khususnya Ditjen Perhubungan Laut, memperketat pengawasan kapal dan otoritas pelabuhan. Menurutnya, keselamatan tak boleh jadi isu pinggiran.

Belum berhenti sampai disitu, Hamka menguliti sektor darat, terutama tuntutan para pengemudi ojek online (ojol) yang belum ditindaklanjuti secara tuntas. Menurut dia, jika dibiarkan, masalah itu bisa memicu keresahan sosial lebih besar.

“Apa yang kami bahas bukan main-main. Semua berasal dari aspirasi rakyat. Jangan sampai masyarakat melihat pemerintah hanya pandai berjanji tanpa realisasi,” imbuhnya.

BACA JUGA :  Ditjen Hubdat Genjot Capaian Program Nasional - ZODOL

Hamka menegaskan, keterlambatan pembangunan dan lemahnya pengawasan perhubungan berpotensi menggerus kepercayaan publik.

Dirinya lantas berharap Kemenhub memastikan setiap anggaran tepat sasaran, agar manfaatnya langsung dirasakan rakyat.

Kendati demikian, sejauh ini Kemenhub RI lebih dominan terbuka terkait dengan kegiatan seremonial. Demikian pula sebaliknya condong serius tertutup terhadap kritiks publik.


Penulis: Lf.N.Syam |Editor: Bahtiar