JAKARTA, INSERTRAKYAT.com — Sinergitas nasional kian menyala, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menugaskan Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan untuk membantu percepatan penanganan dampak bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatra.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi kebijakan tersebut.
Apresiasi tersebut disampaikan Mendagri saat menghadiri Acara Pelepasan Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan ke Lokasi Bencana yang berlangsung di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (14/1/2026). Kegiatan ini turut dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf.
Dalam penugasan tersebut, KKP merencanakan pemberangkatan 1.142 taruna yang akan dikirim secara bertahap dalam beberapa kloter ke daerah-daerah terdampak bencana.
Mendagri yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra menjelaskan, bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatra sejak akhir November 2025 berdampak pada tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Dari catatan kami, terdapat 52 kabupaten/kota yang terdampak, terdiri atas 18 kabupaten/kota di Aceh, 18 kabupaten/kota di Sumatera Utara, dan 16 kabupaten/kota di Sumatera Barat,” ujar Mendagri.
Ia menyampaikan bahwa sejak hari pertama bencana, pemerintah pusat atas arahan Presiden telah melakukan mobilisasi nasional dengan melibatkan seluruh kementerian dan lembaga, TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).
Upaya tersebut telah membuahkan hasil berupa pemulihan bertahap di sejumlah wilayah. Namun demikian, masih terdapat daerah yang membutuhkan penanganan intensif secara gotong royong, terutama wilayah dataran rendah yang tertutup lumpur tebal dan daerah pegunungan yang mengalami longsor hingga memutus akses jalan dan jembatan.
Menurut Mendagri, penanganan lumpur di kawasan permukiman tidak sepenuhnya dapat mengandalkan alat berat karena banyak lokasi berada di gang-gang sempit dan area padat penduduk. Oleh sebab itu, dibutuhkan tambahan personel yang memiliki ketahanan fisik untuk bekerja secara manual dari rumah ke rumah.
“Karena itulah kita perlu menambah pasukan. TNI dan Polri sudah menambah personel, namun belum cukup. Kita ingin cepat, dan salah satu yang paling cepat adalah menugaskan sekolah kedinasan karena berada di bawah kendali pemerintah,” tegasnya.
Mendagri menambahkan, sebelumnya Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) telah mengirimkan lebih dari 1.000 praja, disusul Badan Pusat Statistik (BPS) dengan sekitar 500 personel. Dukungan KKP dengan mengirimkan 1.142 taruna dinilainya sangat membantu percepatan pemulihan di daerah terdampak.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Menteri KKP dan Wakil Menteri, karena bantuan ini sangat berguna,” ujarnya.
Di sisi lain, Mendagri juga mendorong para taruna KKP untuk menjadikan penugasan ini sebagai praktik langsung penerapan ilmu kelautan dan perikanan, mengingat banyak tambak, nelayan, serta alur sungai yang terdampak lumpur dan sedimentasi.
“Ini adalah praktik lapangan yang betul-betul riil, bukan sekadar teori,” pungkas Mendagri.
