Kementerian ATR/BPN Jangan Sembunyi, Sengketa Lahan di Desa Sendana Memanas

INSERTRAKYAT.COM, JAKARTA, — Menguak informasi sengkarut polemik sengketa lahan dari daerah menarik perhatian publik, Sabtu, (30/8/3025).

Rentetan polemik itu berkecamuk di Desa Sendana, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat.

Di sana realita [Ironi] kian tajam. Warga menuding lahan penyulingan nilam mereka diserobot, sementara Kepala Desa Sendana, Muhammad Nasir, memilih bungkam.

Rifki Riyanto, warga penggarap lahan bersama Riska, menyebut area yang dikenal sebagai Gunung² di Palettoi adalah tanah keluarganya. Namun, pada Sabtu malam, 17 Mei 2025, Nasir datang ke rumah Riska dan mengklaim lahan tersebut miliknya. Ia memperingatkan aktivitas penyulingan harus dihentikan, bahkan mengancam akan mendatangkan massa untuk melakukan pemagaran.

Tak hanya di rumah P. Riska, Nasir juga mendatangi Rifki secara langsung. “Kalau kamu tetap beraktivitas di lokasi itu, kamu akan menanggung risikonya,” ucap Rifki menirukan ancaman sang kades.

Malam itu juga, pemagaran benar-benar dilakukan dengan kehadiran pihak yang dibawa Nasir. Namun, situasi berubah saat 5 Juni 2025. Nasir mengaku tidak terlibat dan menyebut klaim tanah seharusnya ditujukan kepada Edward Anwar. Meski begitu, ia tidak membantah kehadirannya ketika pemagaran berlangsung.

Warga menilai tindakan yang saling tumpang tindih ini membuat ketidakpastian hukum. Mereka khawatir konflik semakin meluas jika tidak segera ditangani. Rifki menegaskan, pihaknya memiliki dokumen serta saksi untuk membuktikan kepemilikan lahan.

Hingga kini, Muhammad Nasir belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi melalui kediaman maupun nomor WhatsApp dan teleponnya tidak mendapat jawaban.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan lebih besar, di mana posisi Kementerian ATR/BPN. Padahal Warga mendesak kementerian tidak berdiam diri menghadapi persoalan pertanahan di Mamasa. “Sengketa lahan yang berlarut-larut berpotensi memicu benturan sosial, apalagi jika klaim tanpa dasar hukum terus dibiarkan,” kata Ar, dari kalangan rakyat kepada Insertrakyat.com, Sabtu, (30/8/2025).

Di Jakarta, Kementerian ATR/BPN belum memberikan keterangan resminya. Setidaknya pejabat publik di Kantor pusat pertanahan itu telah diupayakan dikonfirmasi melalui sambungan daring.

Kendati demikian polemik di desa Sendana masih bak bola liar di tengah masyarakat. Kementerian dalam negeri yang merupakan poros pengawasan pemerintah daerah diharapkan juga segera menindaklanjuti aspek kewenangannya. Masyarakat was – was persoalan tersebut berlarut – larut. Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir telah mengetahui persoalan ini.

(Tim).