PERINGATAN tajam kepada pemerintah daerah kembali datang dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Wamendagri III, Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa inflasi nasional Oktober 2025 yang tercatat 2,86 persen masih berada dalam koridor target 1,5–3,5 persen. Di balik angka itu, kata Wiyagus, terdapat sinyal ancaman yang mulai mengeras: lonjakan harga emas internasional dan merangkaknya komoditas pangan menjelang Natal dan Tahun Baru.
Wiyagus menyampaikan peringatan tersebut dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Evaluasi Dukungan Pemda untuk Program 3 Juta Rumah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Senin (24/11/2025). Dengan nada tegas, ia meminta Pemda tidak terlena oleh capaian angka inflasi semata, tetapi membaca dinamika pasar yang bergerak cepat.
Kenaikan harga emas menjadi tekanan utama. Harga internasional yang melambung mendorong harga domestik hingga menyentuh Rp2.237.000 per gram. Emas kini menjadi salah satu komoditas paling sensitif di pasar domestik. Laporan World Gold Council mengungkap dua dari tiga orang Indonesia memilih emas sebagai instrumen lindung nilai dan tabungan darurat.
“Emas ini pilihan utama investor domestik untuk menjaga ketahanan finansial. Tapi ketika lonjakannya terlalu tajam, dampaknya langsung menekan inflasi,” ujar Wiyagus.
Di sisi lain, gejolak pangan kembali muncul menjelang momen Nataru. Berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu ketiga November, tiga komoditas yang konsisten naik di berbagai daerah adalah bawang merah, cabai merah, dan telur ayam ras. Wiyagus mengingatkan agar Pemda tidak menunggu gejolak membesar.
“Pemda harus membaca pola ini. Kita bicara data aktual. Monitoring harus terkoordinasi. Jangan sampai harga lepas kendali hanya karena keterlambatan respon,” katanya.
Wiyagus memberikan perhatian khusus kepada enam daerah dengan inflasi tertinggi: Sumatera Utara (4,97 persen), Riau (4,95 persen), Aceh (4,66 persen), Sumatera Barat (4,52 persen), Sulawesi Tengah (3,92 persen), dan Jambi (3,71 persen). Menurutnya, daerah-daerah tersebut harus bergerak lebih cepat, lebih presisi, dan lebih agresif dalam strategi stabilisasi harga.
Ia menekankan perlunya langkah terstruktur dan kolaboratif antara Pemda, sektor pangan, dan seluruh stakeholder. Fokusnya jelas: meningkatkan produksi, mengamankan stok sesuai pola konsumsi masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, dan menutup celah spekulasi.
“Langkah taktis itu harus turun ke lapangan. Operasi pasar bisa dilakukan. Kerja sama antardaerah wajib dibuka, terutama daerah yang punya surplus komoditas. Jangan kerja sendiri-sendiri,” tegasnya.
Rakor yang berlangsung dalam format hybrid itu turut dihadiri Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti; Dirjen Perumahan Perdesaan PKP Imran; Direktur Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas Hermawan; serta Plt. Deputi II KSP Telisa Aulia Falianty. Kehadiran lintas lembaga ini menegaskan bahwa isu inflasi telah menjadi persoalan strategis nasional yang tak bisa ditangani sebatas rutinitas teknis.
Wiyagus menutup arahannya dengan penegasan bahwa menjaga stabilitas harga berarti menjaga ketenangan sosial. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, Pemda dituntut bekerja dengan kecepatan data, ketelitian kebijakan, dan keberanian mengambil keputusan yang langsung menyentuh hajat hidup warga.
