ACEH TENGGARA, INSERTRAKYAT.com — Tekanan dan Intimidasi terhadap kebebasan berekspresi kembali mencuat di Aceh Tenggara. Selasa, (6/1/2025). Sebelumnya, di sana seorang aktivis mahasiswa mengaku keluarganya didatangi tiga orang tak dikenal usai menyampaikan kritik terbuka terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
Aktivis tersebut adalah Amas Muda, anggota Ikatan Pelajar Mahasiswa Aceh Tenggara (IPMAT). Ia sebelumnya menyoroti lambannya penanganan dampak bencana hidrometeorologi 2025 di daerah itu.
Peristiwa tersebut terjadi pada larut malam. Berdasarkan keterangan keluarga, tiga orang tak dikenal mendatangi rumah orang tua Amas Muda sekitar pukul 23.20 WIB hingga 00.51 WIB.
Kedatangan mereka disebut membawa pesan yang berkaitan langsung dengan sikap kritis Amas Muda terhadap pemerintah daerah.
Menurut pengakuan keluarga, ketiga orang itu meminta agar Amas Muda membuat video klarifikasi sekaligus permintaan maaf kepada Bupati Aceh Tenggara, H. Muhammad Salim Fakhry.
Permintaan tersebut diduga berkaitan dengan siaran pers yang sebelumnya disampaikan Amas Muda terkait penanganan pascabencana banjir dan longsor.
Keluarga Amas Muda mengaku merasa tertekan dan takut. Apalagi kunjungan dilakukan di waktu tidak wajar oleh orang-orang yang tidak diketahui identitas dan kapasitas resminya.
Hingga kini, belum ada penjelasan terbuka mengenai tujuan formal maupun keterkaitan ketiga orang tersebut dengan pihak pemerintah daerah.
Aktivis mahasiswa IPMAT Banda Aceh, Agung Hidayatullah, mengecam keras kejadian tersebut. Ia menilai tindakan itu sebagai bentuk intimidasi yang mencederai prinsip demokrasi.
“Bupati Aceh Tenggara harus segera memberikan klarifikasi dan menyampaikan permintaan maaf kepada Amas Muda serta keluarganya,” ujar Agung.
Ia menegaskan, jika benar para tamu tersebut merupakan utusan tertentu, maka hal itu menjadi preseden buruk bagi demokrasi lokal.
Menurut Agung, kritik yang disampaikan Amas Muda merupakan bagian dari kontrol publik, terlebih dalam situasi darurat bencana.
Ia menilai pejabat publik seharusnya merespons kritik secara terbuka dan dewasa, bukan dengan cara-cara yang berpotensi menimbulkan ketakutan.
Agung juga mengingatkan agar kepala daerah tidak terjebak pengaruh lingkaran pendukung fanatik yang justru memperkeruh suasana.
“Energi pemerintah seharusnya difokuskan pada pemulihan korban bencana, bukan membungkam suara kritis,” tegasnya.
Ia menambahkan, isu ini sempat ramai diperbincangkan di media sosial, khususnya Facebook.
Menurutnya, klarifikasi terbuka dari Bupati Aceh Tenggara penting agar tidak berkembang menjadi polemik yang lebih luas.
Mahasiswa Aceh Tenggara, kata Agung, akan terus mengawal kebijakan pemerintah daerah secara objektif.
“Kritik dan apresiasi akan tetap kami sampaikan demi kepentingan publik,” ujarnya.
Ia menegaskan, jika praktik semacam ini terus berulang, maka akan muncul penilaian negatif terhadap komitmen pemerintah daerah terhadap demokrasi.
“Jangan sampai persoalan lokal ini bergulir ke tingkat nasional,” pungkas Agung.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Bupati Aceh Tenggara maupun pihak pemerintah daerah terkait dugaan pengiriman utusan tersebut.
