JAKARTA, INSERTRAKYAT.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 pada Senin, 20 Oktober 2025.
Kegiatan berlangsung mulai pukul 08.00 WIB di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta Pusat, dan digelar secara hybrid agar seluruh pemerintah daerah (Pemda) dapat berpartisipasi secara langsung maupun daring.
Rakor ini dirangkaikan dengan pengarahan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kepada Pemda serta pemberian penghargaan bagi daerah berprestasi.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjadi narasumber utama.
Kehadiran para pejabat pusat diharapkan memberikan arahan praktis bagi Pemda untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mendorong percepatan realisasi belanja daerah.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menegaskan bahwa pengendalian inflasi adalah tanggung jawab bersama pusat dan daerah.
Tomsi meminta Pemda rutin memantau harga, meninjau kebijakan, dan turun langsung ke lapangan agar harga bahan pokok tetap terjangkau masyarakat.
Menurut Tomsi, berdasarkan data BPS per 1 Oktober 2025, inflasi nasional tahunan tercatat 2,65 persen, sedangkan inflasi bulanan berada di level 0,21 persen.
Meski terkendali secara nasional, beberapa daerah masih mengalami tekanan harga tinggi.
Provinsi Sumatera Utara, Riau, Aceh, Sumatera Barat, dan Sulawesi Tengah menjadi wilayah dengan tekanan harga paling besar.
Di tingkat kabupaten, perhatian diberikan pada Deli Serdang, Labuhanbatu, Pasaman Barat, Indragiri Hilir, dan Kerinci, sementara kota dengan inflasi tinggi meliputi Pematangsiantar, Gunungsitoli, Padangsidimpuan, Dumai, dan Baubau.
“Inflasi stabil bukan hanya prestasi pemerintah, tetapi keadilan ekonomi bagi rakyat kecil,” kata Tomsi saat memimpin Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2025 dan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program Tiga Juta Rumah, di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri Jakarta, Senin, (6/10/2025).
“Inflasi 5,32 persen dalam satu provinsi sudah terasa sekali dampaknya bagi masyarakat. Kami mohon menjadi perhatian para gubernur,” kunci Tomsi.
Berkat evaluasi yang dilakukan Mendagri secara berkala dan ketak, belakangan sejumlah daerah berhasil melakukan pengendalian Inflasi. Salah satunya adalah Pemprov Riau.
Terbaru, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto juga memimpin rapat evaluasi APBD 2025 dan pengendalian inflasi di Kantor Gubernur Riau, Kamis (16/10/2025).
Kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Riau Abdul Wahid, Wakil Gubernur S.F. Hariyanto, Sekda Riau Syahrial Abdi, serta kepala daerah se-Riau.
Kemendagri berharap sinergi pusat dan daerah memperkuat pengelolaan fiskal yang efisien dan berkelanjutan.
Penulis: Anggyta
Dukung Jurnalis Profesional Indonesia. Klik tombol di bawah untuk mengikuti saluran resmi dan bergabung dalam grup WhatsApp.
Ikuti Saluran INSERTRAKYAT
