BULUKUMBA, INSERTRAKYAT.com – Kepala UPT ASDP Pelabuhan Bira kembali menggelar rapat koordinasi menindaklanjuti surat edaran Bupati Bulukumba terkait pemanfaatan kolam labuh Pantai Merpati. Kegiatan berlangsung Selasa, 21 Oktober 2025, di ruang rapat UPT ASDP Bira.
Kepala UPT ASDP, Syamsuddin, menjelaskan rapat ini kelanjutan koordinasi Pemerintah Kabupaten Bulukumba pada 16 Juni 2025.
“Rapat ini merupakan upaya Bupati agar kolam labuh Pantai Merpati difungsikan optimal. Semua kapal rakyat, termasuk nelayan dan pinisi, diharapkan berlabuh dan melakukan aktivitas bongkar muat ikan,” jelas Syamsuddin.
Ia menegaskan, pelabuhan Bira tidak lagi difokuskan sebagai pelabuhan bongkar muat ikan atau kapal pinisi, melainkan sebagai pelabuhan penyebrangan kapal ferry.
Namun, dalam diskusi muncul masukan terkait dampak pemindahan nelayan ke kolam labuh Pantai Merpati, sehingga solusi terkait pemindahan kapal nelayan dan pinisi belum tercapai.
Perwakilan Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba menyatakan telah menyiapkan dua pelabuhan alternatif, termasuk pelabuhan di Kecamatan Kajang dan kolam labuh Pantai Merpati.
“Kami sudah menyediakan fasilitas untuk kapal nelayan. Jika nelayan enggan pindah, bisa dilakukan dengan menahan BBM atau menunda surat izin berlayar,” ungkapnya.
Pernyataan ini dibantah Ketua Umum GISK, Andi Riyal. Ia menegaskan, sejauh ini perhatian Dinas Perikanan terhadap keluhan nelayan masih minim. Aspirasi utama nelayan jelas: mereka membutuhkan pelabuhan PPI di Desa Bira.
“Memaksakan nelayan dari Herlang ke dua pelabuhan yang disiapkan bukan solusi untuk keamanan dan kenyamanan mereka. Dinas Perikanan harus mendekati nelayan dengan himbauan dan solusi terbaik,” jelas Riyal.
Gufron, Supervisi ASDP Pelabuhan Bira, menambahkan, aktivitas bongkar muat nelayan adalah kebijakan pihak pelabuhan. “Pelabuhan sempit karena banyak kapal pinisi, sementara nelayan cepat selesai bongkar muat dan kembali ke laut,” katanya.
Menindaklanjuti hal ini, Kapolsek Bontobahari bersama Danramil, TNI AL Desa Bira, dan Pemerintah Kecamatan sepakat menemui pemilik kapal pinisi untuk dialihkan ke Pantai Merpati. Tujuannya agar kawasan ini dapat berkembang sebagai destinasi wisata kapal pinisi.
Rapat koordinasi menghadirkan berbagai pihak, antara lain Pemerintah Kecamatan Bontobahari, Kapolsek, Danramil, Polisi Militer Kabupaten, Satpol PP, Dinas Perikanan, UMKM, Polairud, TNI AL, serta Ketua Umum GISK sebagai perwakilan nelayan.
Laporan: Sahril
