Makassar, InsertRakyat.com Solidaritas Mahasiswa Makassar menggelar aksi unjuk rasa (Unras) di salah satu flyover utama Kota Makassar, Senin (10/2/2026), menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Massa menilai skema tersebut sebagai kemunduran demokrasi dan perampasan kedaulatan rakyat.

Aksi dilakukan dengan orasi dari atas truk dan pembentangan spanduk bertuliskan “Tolak Wacana Pilkada Melalui DPRD”, disertai pengibaran bendera Merah Putih sebagai simbol perlawanan terhadap upaya penarikan hak politik rakyat.

Jenderal Lapangan aksi, A. Saeful, menegaskan bahwa Pilkada melalui DPRD bukan sekadar perubahan mekanisme, tetapi bentuk sistematis pengalihan kedaulatan dari rakyat ke elit politik. “Ini langkah mundur demokrasi dan pengingkaran terhadap semangat reformasi,” ujarnya.

Solidaritas Mahasiswa Makassar menilai model pemilihan melalui DPRD berpotensi memperkuat politik transaksional, politik uang, dan oligarki kekuasaan, sekaligus mempersempit partisipasi publik dalam proses politik daerah.

Dalam tuntutannya, massa mendesak Presiden RI menegaskan komitmen terhadap Pilkada langsung dan menolak wacana yang melemahkan demokrasi. Mereka juga menyerukan konsolidasi masyarakat sipil untuk menjaga kedaulatan rakyat.

Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Solidaritas Mahasiswa Makassar menegaskan akan melanjutkan gerakan jika wacana Pilkada melalui DPRD terus didorong.