BANDA ACEH, INSERTRAKYAT.com —Pemerintah pusat telah menetapkan daerah otonom Aceh sebagai daerah prioritas program pemulihan fasilitas pendidikan tahun anggaran 2026, bulan depan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Pelaksana Tugas (Plt)Kadisdik Aceh, Murtahlamuddin, usai rapat bersama Kemendikdasmen, secara virtual. “Benar, berdasarkan hasil keputusan rapat, Aceh proritas pemulihan melalui program revitalisasi anggaran 2026” kata Kadis kepada INSERTRAKYAT.com, saat dikonfirmasi, Senin (1/12/2025) kemarin.
Aceh tercatat memiliki 161 sekolah rusak akibat bencana banjir dan longsor. Kerusakan terdapat pada ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan pagar pengaman. Kondisi ini mengganggu proses belajar dan memaksa sebagian siswa belajar di lokasi yang telah disediakan sementara.
Program revitalisasi akan fokus pada perbaikan bangunan, pengadaan sarana belajar, dan pemulihan fasilitas pendukung seperti sanitasi dan ruang guru. Pemerintah pusat menyiapkan anggaran serta pendampingan teknis untuk memastikan perbaikan berjalan optimal.
Selain merespons kerusakan akibat bencana, program ini juga menargetkan pemerataan kualitas pendidikan, termasuk di sekolah yang selama ini kekurangan fasilitas.
Kadisdik menegaskan proses belajar siswa tetap harus berjalan. Program ini ditargetkan menjangkau [terutama] bagi anak dari keluarga kurang mampu dan wilayah terpencil,” imbuh Murtahlamuddin.
Setelah status Aceh sebagai daerah prioritas, diharapkan pembangunan infrastruktur pendidikan dapat segera berjalan bulan depan pada 2026, dan meningkatkan kualitas pembelajaran di seluruh provinsi.
Untuk diketahui, berdasarkan hasil rapat yang dipimpin oleh Sekda Aceh, M. Nasir bersama sejumlah unsur Forkopimda bertempat di Sekretariat Posko Komando Tanggap Darurat, Senin kemarin. Terdapat 18 Kabupaten/kota terdampak bencana sejak Rabu November lalu.
Saat ini banjir mulai reda. Namun dampaknya masih sangat dirasakan oleh Masyarakat. Dari 18 kabupaten/kota terdapat cakupan 226 kecamatan dengan jumlah 3.310 desa masuk wilayah terdampak banjir meluas tersebut.
Total korban mencapai 214.382 kepala keluarga atau 1.418.872 jiwa. Data sementara mencatat 1.435 luka ringan dan 403 luka berat. 173 korban meninggal serta 204 warga masih hilang. Untuk pengungsi tersebar pada 828 titik dengan 443.001 jiwa tercatat.
Kerusakan meluas mencakup 138 kantor serta lebih dari 200 sekolah yang terparah 161 sekolah.
Pesantren juga terdampak bersama 302 titik jalan rusak atau amblas. 142 jembatan terdampak sehingga distribusi bantuan terhambat.
Sementara untuk Rumah rusak mencapai 77.049 unit serta 182 ternak tercatat hilang.
Sawah dan kebun terdampak mencapai luas lebih dari 205 ribu hektare.
“18 kabupaten terdampak, saat ini sedang diupayakan untuk pemulihan,” kata M.Nasir.
Sekda menjelaskan jalur laut menjadi opsi distribusi bantuan dominan.
Banyak akses darat terputus menuju Tamiang, Langsa, Timur dan Utara.
Wilayah Bener Meriah hingga Tenggara lebih memungkinkan lewat udara.
Data dari Basarnas mencatat 138 jenazah serta 12 warga masih dicari tim SAR. Evakuasi tuntas pada Pidie, Lhokseumawe, Langsa, Nagan Raya dan Barat.
Sementara untuk akses Tamiang, Bener Meriah dan Aceh Tengah masih terhambat total.
BPBA menetapkan tiga prioritas distribusi logistik untuk daerah terdampak. Prioritas pertama adalah Aceh Tamiang sebagai wilayah terdampak berat. Kedua dataran tinggi Gayo hingga wilayah Aceh Tenggara.
Dan ketiga pantai barat serta kawasan pesisir Aceh bagian utara.
Saat ini masih Jalur laut diandalkan termasuk kapal nelayan dan boat kecil untuk digunakan menyalurkan bantuan. Untuk jalur udara pemerintah telah menggerakkan pesawat/helikopter.
