PEKANBARU, INSERTRAKYAT.com– Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memimpin rapat evaluasi APBD 2025 dan pengendalian inflasi di Kantor Gubernur Riau, Kamis (16/10/2025).
Rapat itu menjadi forum koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga pengelolaan keuangan yang efisien. Pemprov Riau dinilai tetap fokus membangun infrastruktur dan menjalankan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor.
“Langkah ini menunjukkan komitmen menjaga keberlanjutan fiskal,” ujar Bima.
Bima menilai Pemprov dan Polda Riau juga menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan, termasuk upaya menjaga ekosistem di Taman Nasional Tesso Nilo.
Riau sempat mencatat inflasi 5,08 persen, tertinggi kedua nasional. Namun pemerintah daerah telah melakukan langkah cepat seperti operasi pasar murah dan sidak ke pasar.
“Kepala daerah harus memastikan pasokan barang lancar agar harga stabil,” kata Bima.
Bima menegaskan efisiensi tidak boleh mengganggu Standar Pelayanan Minimal (SPM). Ia meminta kepala daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar layanan dasar tetap terpenuhi.
Realisasi belanja daerah Riau per 30 September 2025 baru 52,98 persen, di bawah rata-rata nasional 54,45 persen. Rendahnya serapan disebabkan keterlambatan penetapan APBD dan hambatan dalam pengadaan barang.
“Masalah ini harus diselesaikan cepat agar ekonomi daerah tetap bergerak,” ujarnya.
Rapat dihadiri Gubernur Riau Abdul Wahid, Wakil Gubernur S.F. Hariyanto, Sekda Riau Syahrial Abdi, serta kepala daerah se-Riau.
Kemendagri berharap sinergi pusat dan daerah memperkuat pengelolaan fiskal yang efisien dan berkelanjutan.
Pewarta: Tris
