JAKARTA, INSERTRAKYAT.com — Indonesia, dalam pandangan Tito Karnavian, sedang berdiri di simpang sejarah. Sabtu, 8 November 2025. Ia tidak sedang berbicara tentang politik elektoral, tapi tentang struktur dunia yang bergeser. Tentang sebuah peta kekuatan baru — bukan lagi berdasar peluru dan tank, melainkan berdasar otak, data, dan kemampuan bangsa mengelola dirinya.
Sebelumnya, dalam orasi ilmiahnya di Dies Natalis ke-65 Universitas Sriwijaya, Senin akhir Oktober, Tito tampil seperti filsuf negara. Ia tak sedang membaca naskah seremonial, melainkan membongkar arah peradaban. Baginya, pertarungan utama umat manusia kini bukan di medan perang, melainkan di pasar ide dan kompetisi ekonomi global.
“Pertarungan paling menentukan saat ini adalah pertarungan ekonomi,” tegasnya. Pernyataan itu seperti menampar paradigma lama yang masih mengukur kekuatan lewat senjata. Tito berdiri di sisi konstruktivisme — sebuah pandangan bahwa kekuasaan lahir dari persepsi, dari makna yang dibangun manusia, bukan dari moncong meriam.
Dunia, menurut Tito, sedang mengalami desentralisasi hegemoni. Bukan lagi monopoli satu negara adidaya, melainkan jejaring kekuatan baru yang ditentukan oleh produktivitas dan inovasi. Ia mengutip Sait Yilmaz, yang menyebut empat modal dasar bagi negara untuk menjadi kekuatan ekonomi: tenaga kerja besar, sumber daya alam, wilayah luas, dan posisi strategis.
Indonesia, katanya, punya keempatnya. Namun semua itu bisa menjadi sia-sia tanpa kualitas manusia yang memadai. “Negara maju bukan karena sumber daya alam, tapi karena SDM-nya,” ujarnya. Pernyataan ini seperti menegaskan paradoks klasik: kekayaan alam bisa menjadi kutukan jika akal bangsanya tidur.
Letak geografis Indonesia — di antara dua samudra dan dua benua — menjadikannya simpul penting dalam rantai pasok global. “Jika kita bisa memanfaatkannya dengan baik, posisi ini dapat memengaruhi ekonomi negara lain,” kata Tito.
Dalam wacana geopolitik ekonomi, posisi ini bukan sekadar keberuntungan alam. Ia adalah tanggung jawab sejarah. Indonesia harus memilih: menjadi jalur yang dilalui, atau menjadi pelaku utama yang menentukan arah arusnya.
Tito percaya Indonesia bisa menjadi kekuatan ekonomi keempat dunia pada 2045. Tapi itu, katanya, hanya mungkin bila bonus demografi diarahkan lewat pendidikan. Bukan sekadar memperbanyak sekolah, melainkan menanam nilai berpikir kritis, inovasi, dan tanggung jawab sosial.
Tito mengingatkan pada kisah klasik Singapura di bawah Lee Kuan Yew. Negara kecil tanpa tambang, tapi punya investasi besar di pendidikan. Hasilnya: hegemoni pengetahuan yang mampu mengalahkan ukuran geografis. Indonesia, katanya, bisa menempuh jalan serupa — bila kebijakan pendidikan diarahkan pada meritokrasi dan pemerataan.
Ia menilai visi Presiden Prabowo Subianto sejalan dengan arah itu. Program beasiswa, sekolah unggulan, dan pendidikan rakyat menjadi strategi membangun fondasi manusia unggul. Dalam pandangan Tito, perguruan tinggi adalah jantung perubahan. “Perguruan tinggi harus bertransformasi. Dunia berubah cepat, dan kita tidak boleh hanya menjadi penonton,” ujarnya tegas.
Pandangan Tito tidak berdiri sendiri. Triyana Yohanes, dosen Hukum Internasional dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, menilai orasi itu sebagai “peta baru bagi diplomasi Indonesia”. Ia menyebutnya paradigma konstruktivisme modern — berpijak pada riset, pengalaman empiris, dan kesadaran geopolitik.
Menurut Triyana, dunia memang sedang bergerak ke arah itu. Militer tetap penting, tetapi hanya sebagai penjaga stabilitas. Kekuatan sejati kini ada pada teknologi, ekonomi digital, dan kemampuan negara menguasai narasi global.
“Pandangan Tito layak dijadikan pijakan kebijakan luar negeri Indonesia,” ujarnya. Ia menambahkan, orasi itu bukan sekadar akademis, melainkan landasan konseptual bagi arah bangsa.
Triyana kemudian mengaitkan gagasan Tito dengan pemikiran ekonom Ray Dalio dalam How Countries Go Broke. Negara yang bertahan di tengah badai global, kata Dalio, adalah negara yang memiliki SDM unggul, teknologi kuat, dan tata kelola bersih. Tanpa itu, kekayaan apa pun akan runtuh oleh utang dan korupsi.
Dalam konteks itu, orasi Tito mengandung pesan moral yang dalam: hegemoni masa depan adalah hegemoni pengetahuan. Bangsa yang menguasai teknologi dan moralitas akan menulis ulang peta kekuasaan dunia.
“Pemerintahan visioner dan bebas korupsi adalah prasyarat Indonesia menjadi kekuatan dominan,” pungkas Triyana, menggemakan pesan Tito dengan bahasa moral.
Kendati demikian, Rocky Gerung, bila membaca teks ini, mungkin akan tersenyum lebar. Ia akan mengatakan: Tito sedang mengajarkan filsafat negara dengan seragam pensiunan jenderal. Tetapi justru di situ paradoksnya: seorang mantan polisi berbicara tentang hegemoni ide. Dan itu bukan hal kecil.
Karena di tengah hiruk-pikuk politik elektoral, Tito menghadirkan percakapan yang lebih dalam — tentang bangsa, akal sehat, dan masa depan. Ia memaksa publik berpikir ulang tentang arti “kuasa” di abad ke-21.
Kuasa, dalam dunia Tito, bukan lagi soal menundukkan orang lain. Kuasa adalah kemampuan bangsa untuk menundukkan kebodohan. Dan dalam arena itu, pertempuran baru Indonesia telah dimulai.
Penulis: Agy
Editor: Supriadi Buraerah
