JAKARTA, INSERTRAKYAT.com – Tercatat secara akurat, dengan total realisasi pendapatan daerah evaluasi nasional mencapai Rp1.200 triliun atau 88,35 persen dan realisasi belanja Rp1.082 triliun atau 75,43 persen per 30 November 2025, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan perannya sebagai fiscal guardian yang mengawal ritme pembangunan daerah.
Angka tersebut menjadi indikator krusial yang menunjukkan bahwa efektivitas belanja publik daerah masih memiliki ruang akselerasi signifikan menjelang penutupan tahun anggaran.
Dalam konteks inilah, Kemendagri tampil strategis mendorong optimalisasi APBD sebagai instrumen stabilisasi dan akselerator pertumbuhan ekonomi nasional berbasis daerah.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan bahwa realisasi APBD merupakan indikator kinerja pengelolaan keuangan daerah yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Secara faktual, pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Evaluasi Realisasi APBD Tahun 2025 yang digelar secara virtual dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (24/12/2025), dengan penekanan pada pencapaian target pendapatan dan belanja secara seimbang dan transparan.
“Target pendapatan tentunya diharapkan bisa 100 persen atau mendekati itu. Kalau ada yang lebih, itu merupakan prestasi fiskal. Belanja juga harus didorong tinggi, karena di situlah denyut ekonomi daerah bergerak,” ujar Tito Karnavian.
Menurut Mendagri, belanja pemerintah daerah memiliki efek multiplikatif (multiplier effect) yang kuat terhadap perekonomian.
Tingginya realisasi belanja akan mempercepat sirkulasi uang di masyarakat, memperkuat daya beli, serta mengungkit konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam perspektif ekonomi makro, konsumsi rumah tangga menyumbang porsi dominan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Lebih jauh, Tito Karnavian menegaskan bahwa belanja pemerintah berfungsi sebagai stimulus fiskal yang mendorong sektor swasta, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), agar tetap produktif dan ekspansif.
“Daerah yang sektor swastanya hidup, pertumbuhan ekonominya pasti tinggi. Dari sana, Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat secara organik,” imbuhnya.
Kemendagri juga menempatkan evaluasi berbasis data sebagai fondasi kebijakan.
Menariknya, Tito membandingkan capaian sementara tahun 2025 dengan realisasi akhir tahun 2024, di mana total pendapatan daerah mencapai Rp1.367 triliun atau 97,29 persen, sementara realisasi belanja menembus Rp1.365 triliun atau 91,72 persen. Ia optimistis tren positif tersebut dapat kembali dicapai, bahkan dilampaui, pada akhir Desember 2025.
“Mudah-mudahan di akhir Desember nanti angkanya lebih baik lagi, lebih tinggi. Ini soal komitmen dan kepemimpinan fiskal di daerah,” tegasnya.
Sebagai bentuk evidence-based governance, Mendagri memaparkan peta kinerja daerah berdasarkan realisasi APBD. Di tingkat provinsi, Bali, Kalimantan Selatan, DI Yogyakarta, Gorontalo, hingga Jawa Timur tercatat sebagai daerah dengan realisasi pendapatan tertinggi.
Di tingkat kabupaten, Sumbawa Barat, Tanah Laut, hingga Bojonegoro menunjukkan performa fiskal yang impresif.
Sementara di level kota, Banjarbaru, Denpasar, hingga Tangerang Selatan masuk jajaran teratas.
Sebaliknya, Kemendagri juga mengingatkan daerah dengan realisasi pendapatan dan belanja terendah agar segera melakukan langkah korektif dan percepatan.
Pendekatan ini, menurut Tito, bukan untuk menyudutkan, melainkan sebagai early warning system agar daerah tidak terjebak dalam stagnasi fiskal yang berpotensi menghambat pelayanan publik dan pembangunan.
Pada sisi belanja, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, dan DI Yogyakarta tampil sebagai provinsi dengan realisasi tertinggi, mencerminkan kapasitas manajerial dan perencanaan anggaran yang adaptif.
Kendati pun, sejumlah daerah dengan realisasi belanja rendah diminta segera melakukan refocusing dan reprogramming agar APBD benar-benar menjadi instrumen kebijakan publik yang produktif.
Kedepannya, sambung Tito, Kemendagri akan terus memperkuat sinergi pusat dan daerah. Tujuannya untuk [demi] menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional dari pinggiran hingga pusat.
