JAYAPURA, – Di tengah limpahan sumber daya alam, Papua justru menghadapi ancaman serius dalam tata kelola pemerintahan. Jum’at, (31/10/2025).
Di Papua, skor pengawasan dan integritas daerah masih rendah, membuka ruang terbuka bagi praktik korupsi di birokrasi publik.
Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto. Ia menegaskan bahwa pembangunan Papua tidak boleh bertumpu pada kekayaan alam semata. Fondasinya harus integritas, transparansi, dan pengawasan kuat.
Setyo juga menyampaikan peringatan tegas dalam Rapat Kerja Kepala Daerah se-Provinsi Papua, Kamis, 30 Oktober 2025.
“Langkah sunyi menutup celah korupsi harus menjadi prioritas, karena pencegahan sering terabaikan akibat publik fokus pada penindakan,” kata Setyo secara daring.
Ia menekankan, pembangunan harus dibangun di atas sistem pemerintahan yang bersih. Bukan sekadar infrastruktur besar atau investasi tambang yang menggiurkan.
Menurutnya, pencegahan korupsi adalah tugas bersama. Bukan hanya KPK, tetapi seluruh perangkat daerah, termasuk kepala daerah dan DPRD.
Kolaborasi menyeluruh wajib dijalankan. Mulai tahap perencanaan anggaran, penyusunan program, hingga pengadaan barang dan jasa.
Setyo mengingatkan, banyak kasus korupsi bermula dari lemahnya pengawasan awal. Celah kecil dibiarkan, lalu berkembang menjadi praktik menyimpang.
“Kita perlu memastikan setiap kepala daerah memantau pengelolaan dan pengawasan anggaran secara rutin bersama SKPD,” tegasnya.
KPK membeberkan fakta pengawasan Papua masih jauh dari ideal. Hasil MCSP 2024 menunjukkan skor Papua baru 38,35 poin.
Survei Penilaian Integritas 2024 juga mencatat nilai 63,73. Angka itu masih tergolong rentan.
KPK menyebut, kondisi ini menjadi alarm serius bagi Papua yang sedang mendorong transformasi pembangunan.
Temuan itu juga membuktikan perlunya peningkatan signifikan dalam sistem pengawasan dan budaya integritas birokrasi.
KPK menyoroti lemahnya fungsi aparat pengawas internal pemerintah. APIP dinilai belum siap menjalankan fungsi pengawasan penuh akibat kesenjangan kemampuan teknis.
Padahal APIP adalah garda terdepan dalam mencegah penyimpangan sejak tahap perencanaan program dan kegiatan.
Tanpa penguatan APIP, pencegahan sulit berjalan optimal. Celah dalam sistem pengelolaan keuangan dapat dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab.
Papua juga mencatat angka keuangan besar. Data Kementerian Keuangan menunjukkan APBD Papua per Oktober 2025 mencapai Rp11,3 triliun. Dengan belanja sebesar Rp12,9 triliun.
Namun realisasi belanja sosial baru sekitar Rp57,4 miliar. Dari pagu Rp100,3 miliar. Ini menunjukkan ruang optimalisasi masih lebar.
Belanja sosial harus dirasakan masyarakat. Bukan mandek dalam sistem, atau tersendat akibat birokrasi dan penyimpangan.
Rapat kerja ini sekaligus menjadi momentum memperkuat digitalisasi pelayanan publik. Papua telah membuka akses internet di lebih dari 250 titik.
Digitalisasi diharapkan menutup celah manipulasi dokumen. Serta memperkuat transparansi proses belanja daerah.
Partisipasi publik dalam pengawasan juga menjadi kunci. Akses informasi membuka peluang bagi masyarakat ikut mengawal anggaran.
Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menyatakan komitmen pencegahan korupsi diperkuat. Pemerintah provinsi akan membenahi sistem pengawasan internal.
“Pemprov akan memperkuat fungsi pengawasan internal, meningkatkan kapasitas SDM, serta mendorong digitalisasi layanan publik guna menutup celah korupsi,” ujarnya.
Ia menambah, hasil penilaian MCSP dan SPI menjadi bahan evaluasi penting. Tidak hanya soal administrasi, tetapi juga perilaku aparatur negara.
Menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan Papua tidak semata pada bangunan fisik dan jalan baru.
Pembangunan harus tercermin dalam kualitas tata kelola pemerintahan, disiplin anggaran, dan budaya kerja bersih.
KPK berharap kolaborasi antarlembaga diperkuat. Integritas harus menjadi budaya kerja. Bukan hanya slogan dalam rapat dan dokumen resmi.
Transformasi Papua tidak dapat dicapai tanpa komitmen anti korupsi. Tanpa integritas, program besar dan anggaran triliunan akan sia-sia.
Papua memegang harapan besar bangsa. Maka pengamanan anggaran publik adalah keharusan, bukan pilihan.
Keberanian menutup celah korupsi hari ini akan menentukan masa depan Papua esok. (Red).
