JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pembangunan perumahan kini tidak lagi dipandang sekadar sebagai upaya menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat. Sektor ini telah berkembang menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus penopang pembangunan nasional yang memberikan dampak luas terhadap berbagai sektor usaha.
Di berbagai wilayah Indonesia, pembangunan kawasan hunian menghadirkan perubahan yang signifikan. Lahan yang sebelumnya kurang produktif berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi baru. Infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, jaringan listrik, dan air bersih terus diperluas, sementara berbagai fasilitas publik, mulai dari sekolah, tempat ibadah, ruang terbuka hijau, hingga layanan kesehatan, ikut tumbuh seiring perkembangan kawasan permukiman.
Kehadiran perumahan juga mendorong lahirnya berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perdagangan lokal, jasa transportasi, hingga sektor kuliner berkembang seiring bertambahnya jumlah penduduk yang menetap di suatu kawasan. Kondisi ini menciptakan perputaran ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Selasa (9/6).
Dari sisi ketenagakerjaan, sektor perumahan memiliki daya serap yang besar. Proses pembangunan melibatkan berbagai profesi, mulai dari tenaga konstruksi, arsitek, konsultan perencanaan, pemasok material bangunan, hingga pelaku usaha kecil yang menyediakan kebutuhan pekerja di lapangan. Efek berantai tersebut menjadikan sektor perumahan sebagai salah satu penyumbang aktivitas ekonomi yang cukup luas.
Pemerintah dan sektor swasta juga memainkan peran yang saling melengkapi. Pemerintah berfokus pada penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui berbagai program bantuan dan pembiayaan, sementara pengembang swasta menghadirkan beragam pilihan hunian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan wilayah.
Pertumbuhan sektor perumahan memiliki hubungan erat dengan kemajuan suatu daerah. Kawasan permukiman yang berkembang secara terencana berpotensi melahirkan pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mendorong penerimaan daerah.
Di sejumlah wilayah, pembangunan perumahan bahkan menjadi pemicu munculnya kawasan pertumbuhan baru di luar pusat kota. Kondisi ini membantu pemerataan pembangunan, mengurangi konsentrasi aktivitas ekonomi di wilayah tertentu, serta memperluas manfaat infrastruktur bagi masyarakat.
Selain memberikan dampak ekonomi, pembangunan perumahan juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Akses terhadap hunian yang layak, lingkungan yang sehat, serta tersedianya fasilitas pendukung menjadi faktor penting dalam membentuk sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing.
Meski demikian, pembangunan perumahan tetap perlu memperhatikan aspek tata ruang, kelestarian lingkungan, dan kebutuhan sosial masyarakat. Perencanaan yang matang dinilai lebih mampu menghadirkan manfaat jangka panjang dibandingkan pembangunan yang hanya berorientasi pada ekspansi fisik.
Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah dan kebutuhan hunian yang masih tinggi, sektor perumahan diperkirakan tetap menjadi salah satu pilar penting pembangunan nasional. Tidak hanya menyediakan tempat tinggal, sektor ini juga berperan dalam menggerakkan ekonomi, membuka lapangan kerja, memperluas infrastruktur, serta mendorong pemerataan pembangunan di berbagai daerah.
Gambaran tersebut juga terlihat di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan sektor perumahan terus bergerak seiring upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
Salah satu indikatornya terlihat dari peningkatan kuota Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2026 yang mencapai 230 unit, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 90 unit. Peningkatan tersebut menjadikan Sinjai sebagai salah satu dari 13 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang memperoleh alokasi bantuan tersebut.
Program BSPS tidak hanya membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh rumah yang lebih layak huni, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi berbasis padat karya di tingkat lokal. Setiap pembangunan maupun renovasi rumah melibatkan tenaga kerja konstruksi, pemasok bahan bangunan, pelaku usaha kecil, serta berbagai sektor jasa pendukung lainnya.
Secara nasional, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meningkatkan target BSPS menjadi 400 ribu unit pada 2026 guna mempercepat peningkatan kualitas hunian masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat melalui pola pembangunan padat karya.
Bagi Sinjai, pembangunan perumahan menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas hidup masyarakat di tengah tren pertumbuhan daerah yang positif. Data Pemerintah Kabupaten Sinjai menunjukkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,05 persen pada 2025, sementara angka kemiskinan turun menjadi 7,41 persen.
Dalam konteks tersebut, pembangunan hunian layak tidak hanya menjadi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga fondasi penting dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah yang berkelanjutan.
Komitmen pemerintah pusat terhadap sektor perumahan terus diperkuat melalui berbagai kebijakan dan program strategis. Tito Karnavian menegaskan bahwa pembangunan perumahan rakyat merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Saat meninjau program perumahan rakyat di Sulawesi Utara pada April 2026 bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Tito menekankan pentingnya percepatan layanan perizinan seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Menurutnya, keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) dapat mempercepat proses perizinan sekaligus mendukung pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah juga telah menetapkan kebijakan pembebasan biaya PBG dan BPHTB bagi kelompok masyarakat tersebut.
Tito menilai semakin banyak rumah yang dibangun, semakin besar pula dampak ekonomi yang dirasakan daerah, termasuk melalui peningkatan penerimaan daerah dan berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat.
Pemerintah juga terus mendorong keberhasilan Program Tiga Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas nasional. Program ini diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak sekaligus menciptakan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi melalui sektor konstruksi, industri bahan bangunan, jasa keuangan, dan berbagai sektor terkait lainnya.
“Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, pengembang, dan masyarakat, sektor perumahan diharapkan terus menjadi penggerak pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus mendorong kemajuan daerah secara lebih merata di seluruh Indonesia.,” kunci Tito Karnavian.
Penulis: Agy
Editor: Supriadi
