JAKARTA, INSERTAKYAT.com – Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ), Muhammad Tito Karnavian terus mempercepat pemulihan pasca bencana di tiga provinsi. Sabtu, (10/1/2026).

Adapun, penunjukan Tito sebagai Ketua Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana oleh Presiden Prabowo Subianto mendorong semua rangkaian kegiatan berjalan lancar, cepat dan terkoordinasi.

Tito telah memimpin rapat verifikasi kondisi 52 kabupaten/kota terdampak bencana dalam wilayah tiga provinsi. Fokus utama berada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Adapun sebelumnya, Mendagri Tito memimpin Rapat Koordinasi Pengecekan Indikator Pemulihan Pemerintahan dan Kemasyarakatan Pascabencana secara virtual, di Jakarta pada Jumat (9/1/2026).

Tito membuka rapat dengan arahan untuk meninjau kondisi daerah secara langsung. Rapat ini bertujuan mengetahui wilayah yang sudah mendekati normal dan yang masih memerlukan perhatian khusus.

Rapat dihadiri langsung oleh Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti beserta jajaran pejabat BPS dan Kemendagri. Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon hadir secara virtual sebagai Wakil Ketua Satgas. Mereka ditemani kepala daerah dan pejabat terkait dari Aceh, Sumut, dan Sumbar.

Para kepala daerah dan pejabat terkait melaporkan kondisi terkini wilayah masing-masing. Mereka memaparkan aktivasi pemerintahan, kerusakan fasilitas pendidikan, kondisi jalan, dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Tito memastikan pemerintah akan menindaklanjuti setiap data lapangan dengan intervensi tepat sasaran bersama kementerian/lembaga dan pihak terkait.

Pemerintah membagi kondisi daerah menjadi tiga kategori, dengan masing-masing normal, mendekati normal, dan belum normal.

Tito menjelaskan, klasifikasi ini menjadi patokan strategi pemulihan. “Kami membuat benchmark normalitas berdasarkan kelancaran pemerintahan dan kondisi masyarakat,” ujarnya.

Tito menjabarkan lima indikator utama untuk menilai normalitas. Indikator itu meliputi kelancaran pemerintahan, layanan publik, akses jalan, aktivitas ekonomi, dan fungsi rumah ibadah.

Menurut Tito, pemerintah menggunakan data ini untuk merancang langkah pemulihan yang cepat dan tepat.

“Kami bekerja berbasis data untuk menentukan daerah yang hanya perlu pendampingan ringan dan daerah yang membutuhkan intervensi penuh,” tegasnya.

Tito menyampaikan hasil verifikasi akan dibahas lebih lanjut pada rapat lanjutan di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026) siang hari.

Rapat, sebut Tito, akan dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan jajaran Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI.

Penulis: Agy |Editor : Zamroni