SURABAYA, INSERTRAKYAT.COM,–Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025–2030 dan RKPD 2026 yang digelar di Surabaya, Selasa (29/04/2025), membawa kabar gembira bagi masyarakat terkait arah pembangunan daerah.

Pasalnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa Kementerian PU berkomitmen penuh mendukung visi besar swasembada pangan nasional, sejalan dengan arah kebijakan RPJMN 2025–2029.

Acara strategis ini turut dihadiri tokoh-tokoh penting lintas kementerian. Di antaranya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Bekraf Teuku Riefky Harsya, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir. Hadirnya para pemangku kebijakan lintas sektor ini menjadi sinyal kuat bahwa pembangunan tidak lagi dikerjakan secara sektoral, melainkan melalui pendekatan kolaboratif nasional.

BACA JUGA :  Iklim Inflasi Dipantau Kemendagri, BPS Sinjai : Harga Pangan Labil, Pemerintah Perlu Turun Tangan
Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir (Ke dua dari sudut kanan).

“Kami tidak bekerja sendiri. Kementerian PU bersama Kementerian Pertanian telah menyepakati Nota Kesepahaman untuk memperkuat swasembada pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian, rehabilitasi irigasi, dan pelaksanaan pompanisasi di wilayah prioritas,” ujar Dody dalam sambutannya.

Dody menjelaskan, pada Tahun Anggaran 2025, Kementerian PU mendukung penambahan luas tanam sebesar 2.087.602 hektare melalui intensifikasi lahan dan penyediaan infrastruktur irigasi. Tak hanya irigasi kewenangan pusat yang didukung melalui alokasi DIPA Rekonstruksi 2025, tetapi juga irigasi kewenangan daerah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025.

“Inpres ini menjadi dasar hukum agar Kementerian PU dapat langsung membantu pemerintah daerah dalam proyek-proyek strategis di bidang pangan dan irigasi. Tidak menunggu lama. Kita turun langsung,” ungkap Dody.

BACA JUGA :  Indonesia Makin Terang, Kementerian PU - PR Kembali Raih WTP

Ia juga menyoroti kondisi lapangan yang masih menghadapi tantangan serius. Saat ini, lebih dari separuh jaringan irigasi nasional rusak, sementara alokasi anggaran operasi dan pemeliharaan baru mencapai 37,9% dari kebutuhan ideal. Oleh karena itu, sinergi pusat-daerah menjadi satu-satunya jalan memperkuat ketahanan pangan dari hulu hingga hilir.

Di Jatim terdapat delapan bendungan telah dibangun dan dimanfaatkan untuk mendukung lahan sawah seluas 34.688 hektare. Bendungan-bendungan tersebut antara lain Tukul, Tugu, Bendo, Semantok, Gongseng, Nipah, Bajulmati, serta Bagong yang ditarget rampung tahun 2026.

Tak hanya itu, rehabilitasi jaringan irigasi juga menyasar delapan Daerah Irigasi (DI) dengan luas 14.908 hektare. Penetapan lokasi dilakukan secara selektif berdasarkan kriteria readiness seperti kesiapan lahan, adanya bendungan penunjang, perencanaan teknis, dan kelengkapan dokumen lingkungan.

BACA JUGA :  Progres Tol Semarang–Demak Seksi Kaligawe–Sayung Capai 44,26 Persen

Musrenbang tersebut, menegaskan penguatan dan peran pemerintah, dimana, kolaborasi antar kementerian dan daerah akan mempercepat transformasi sistem pangan nasional berbasis kedaulatan dan efisiensi.

Menteri Dody berharap agar sinergi dan komunikasi antara pusat dan daerah yang terjalin dalam Musrenbang ini terus diperkuat.

“Kementerian PU akan terus hadir, membangun dari akar, mengalirkan air sampai ke sawah rakyat,” pungkasnya.

Turut hadir mendampingi Menteri Dody, Kepala BBWS Brantas Hendra Ahyadi, Kepala BBPJN Jawa Timur-Bali Gunadi Antariksa, dan Kepala BPPW Jawa Timur Airyn Saputri Harahap.