JAKARTA, INSERTRAKYAT.com — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan, peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus menjadi garda awal pencegah penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Hal ini diutarakan Mendagri saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan dan Pengawasan (Rakornas Binwas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2025, yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (9/10/2025).
Rakornas tersebut merupakan kerja sama Itjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menghadirkan seluruh inspektorat daerah, wakil kepala daerah, serta perwakilan lembaga pengawasan nasional.
Mendagri menekankan, peran APIP di daerah memiliki tiga fungsi utama: foresight, insight, dan oversight. Tiga hal ini, menurutnya, menjadi tulang punggung tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan adaptif terhadap dinamika publik.
“Inspektorat jangan pasif. Mereka harus jadi pemberi peringatan dini, konsultan pelaksana saat program berjalan, sekaligus penjamin kualitas kebijakan daerah,” kata Mendagri dalam keterangan resmi Puspen Kemendagri.
Mendagri menjelaskan, pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis. Dengan peran foresight, APIP wajib memprediksi potensi risiko dalam perencanaan program daerah sebelum dilaksanakan.
“Jangan sampai pengawasan dilakukan setelah proyek selesai dan baru ditemukan kesalahan. Pengawasan harus hidup sejak tahap perencanaan,” ujar Mendagri.
Rakornas Binwas tahun ini menjadi wadah evaluasi nasional atas kinerja pengawasan daerah serta forum untuk memperkuat sinergi antarinspektorat. Melalui Rakornas ini, Kemendagri mendorong terbentuknya komunitas pengawasan nasional yang kolaboratif dan berorientasi hasil.
Selain itu, Mendagri menilai pengawasan internal menjadi instrumen penting dalam menjaga integritas aparatur dan kualitas pelayanan publik.
“Kalau APIP kuat, Pemda juga kuat. Pengawasan internal yang hidup akan mencegah masalah hukum dan memperkuat kepercayaan publik,” tegas Mendagri.
Dalam Rakornas tersebut, Mendagri didampingi oleh Irjen Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya, Wamendagri I Ribka Haluk, Wamendagri II Bima Arya Sugiarto, dan Wamendagri III Akhmad Wiyagus.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, serta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo sebagai tuan rumah penyelenggara.
Rakornas Binwas diharapkan menjadi forum konsolidasi nasional untuk memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis integritas, inovasi, dan akuntabilitas publik.
Penulis: Agy
