JAKARTA, INSERTRAKYAT.COM – Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, Mohammad Zainal Fatah, hadir mewakili Menteri PU Dody Hanggodo.
Zainal menghadiri Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) 2025 dan Kick Off Meeting RKP 2026.
Rakorbangpus digelar oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas pada Senin, 5 Mei 2025, di Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tujuan kegiatan ini adalah menyelaraskan dan mengoptimalkan perencanaan serta pelaksanaan pembangunan pusat dan daerah.
Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy menyatakan RKP 2026 fokus mengurangi ketimpangan wilayah dan memperkuat kontribusi daerah.
Fokus pembangunan diarahkan ke kawasan timur Indonesia, dengan prioritas peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
“Perencanaan yang baik adalah kunci keberhasilan pembangunan,” ujar Rachmat Pambudy dalam sambutan pembukaan Rakorbangpus.
Ia meminta Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menyusun program terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Program tersebut disusun dengan prinsip tematik, holistik, integratif, dan spasial, sesuai arah kebijakan nasional.
Tema RKP 2026 adalah Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.
Prioritas pembangunan meliputi pangan, energi, air bersih, pengelolaan sampah, serta layanan pendidikan dan kesehatan.
Termasuk dalam agenda: deregulasi, kepastian hukum, pertahanan semesta, pertumbuhan ekonomi, serta adopsi teknologi dan inovasi.
RKP 2026 juga menargetkan percepatan pengentasan kemiskinan dan penguatan stabilitas fiskal dan makroekonomi.
Sasaran pembangunan 2026 mencakup pertumbuhan ekonomi 5,8–6,3 persen dan GNI per kapita sebesar USD 5.870.
Target pengurangan kemiskinan dipatok di angka 6,5–7,5 persen, dan pengangguran terbuka 4,44–4,96 persen.
Indikator lain: rasio gini 0,377–0,380, indeks modal manusia 0,57, emisi GRK turun 37,14 persen.
Indeks kualitas lingkungan hidup ditargetkan mencapai angka 76,67 pada tahun 2026 mendatang.
Sekjen PU Zainal Fatah menyatakan kesiapan Kementerian PU mendukung sinergi rencana pembangunan nasional lintas sektor.
“Fokus kami adalah bidang infrastruktur sumber daya air, konektivitas, kawasan permukiman, dan prasarana strategis,” ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya integrasi pembangunan infrastruktur dengan perencanaan wilayah yang mempertimbangkan seluruh potensi nasional.
Zainal Fatah menyebut perlunya keterpaduan kebijakan pusat, sektor, daerah, serta sumber pendanaan dan agenda internasional.
Kolaborasi erat antar Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah menjadi bagian dari akselerasi pembangunan nasional 2025–2029 dalam menyongsong Indonesia Emas.
Penulis : Anggytha
Editor : Isma
