BUNTUT isu ketidakharmonisan antara Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo memicu tekanan politik dan Masyarakat secara terbuka berupa rencana aksi sekitar 1.000 massa dengan ancaman “penggembokan” kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo sebagai protes atas lambannya penyelesaian konflik internal pemerintahan daerah, Senin, (23/2/2026).
Isu tersebut dikaitkan dengan runutan perbedaan pandangan dalam tata kelola dan pengambilan kebijakan strategis, namun hingga kini belum ada pernyataan resmi dari kedua pimpinan daerah.
Buntutnya pun kian meluas, sebab kini perhatian publik tertuju pada DPRD yang memiliki fungsi pengawasan dan mediasi. Sebelumnya, Aliansi Laskar Jenggolo menggelar aksi dan audiensi dengan DPRD pada 10 Februari 2026, yang menghasilkan kesepakatan tertulis untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Ketua Presidium Aliansi Peduli Sidoarjo, Bramada Pratama Putra, S.H., CPLA., menyatakan pihaknya menyiapkan aksi lanjutan dengan estimasi 1.000 massa. Dia pun menyampaikan pernyataan, akan “menggembok” kantor DPRD sebagai bentuk kritik terhadap fungsi mediasi legislatif yang dinilai belum optimal.
“Aksi lanjutan akan digelar jika dalam waktu dekat tidak ada penyelesaian atas persoalan yang ada. Ketidak harmonisan dapat berdampak pada kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat, seharusnya pemerintah lebih memikirkan rakyat dibandingkan dengan gengsi dan egoisme, sehingga Ketidakharmonisan berlarut-larut (dipelihara),” kuncinya.
